Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Dapen BUMN Bermasalah Dikelola Bukan Ahlinya

Kementerian BUMN tengah berupaya menyeragamkan pengelolaan dana pensiun BUMN sehingga seluruhnya menjadi lebih baik.
Rinaldi Mohammad Azka
Rinaldi Mohammad Azka - Bisnis.com 24 Januari 2023  |  22:50 WIB
Dapen BUMN Bermasalah Dikelola Bukan Ahlinya
Wakil Menteri BUMN Pahala N. Mansury. Bisnis - Dedi Gunawan
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian BUMN menilai sejumlah perusahaan dana pensiun (dapen) di lingkungan BUMN yang bermasalah, dikelola oleh yang bukan ahlinya. Salah satu yang ramai dikelola oleh pensiunan itu sendiri.

Wakil Menteri I BUMN Pahala Nugraha Mansury mengatakan bahwa Kementerian BUMN tengah berupaya menyeragamkan pengelolaan dana pensiun BUMN sehingga seluruhnya menjadi lebih baik.

"Kami sedang upayakan supaya pengelolaan dana dapen BUMN itu bisa seragam, kan ada yang bagus ada yang masih belum bagus. Ini memang upaya reformasi karena selama ini pengelolaannya banyak sekali, dan mungkin tidak dikelola oleh orang yang ahlinya," ujarnya, Selasa (24/1/2023).

Menurutnya, pengelolaan dapen BUMN ini harus dilakukan oleh ahlinya. Dengan begitu, mendapatkan hasil maksimal. Dia juga mengharapkan agar dapen tidak dikelola oleh para pensiunan yang tidak memahami pengelolaan investasi.

Hal ini yang terangnya menjadi arahan Menteri BUMN Erick Thohir agar arah investasi kebijakan dana pensiun benar-benar sesuai dengan praktik terbaik dalam investasi.

"Wih banyak [dapen yang dikelola pensiunan], masalahnya bukan pensiunan, masalahnya apakah dikelola oleh orang yang betul-betul punya keahlian," terang Pahala.

Sebelumnya, dalam catatan Erick, terdapat 65 persen dana pensiun BUMN yang membutuhkan perhatian khusus atau bermasalah.

Dia menerangkan hasil dari studi banding dengan BUMN di Singapura dan Kanada, salah satu yang perlu diperbaiki yakni dana pensiun di BUMN.

"Perbaikan dana pensiun BUMN, concern jangan sampai terjadi lagi seperti pembukaan kasus Jiwasraya dan Asabri, di dana pensiun BUMN, jika tidak dirapikan," jelasnya dalam Rapat Kerja di Komisi VI DPR, Senin (5/12/2022).

Dia menegaskan masing-masing BUMN diperbolehkan memiliki dana pensiunnya sendiri. Di pendataan awal Erick, terdapat 35 persen dana pensiun yang sehat, tetapi ada 65 persen butuh perhatian khusus.

"Kami perbaiki jangan sampai pensiunan pegawai BUMN jadi masalah ke depan, jangan sampai aset BUMN yang tadi di sana hilang dan tidak dimaksimalkan," terangnya.

Saat ini, masing-masing perusahaan BUMN mengelola dana pensiunnya masing-masing dan dikelola oleh pensiunan. Dia menegaskan ingin dapat kepastian pensiunan ini dengan pengelolaan yang profesional. Dengan begitu, kasus Jiwasraya dan Asabri terkait penyelewengan penempatan investasi tidak berulang.

"Kami konsolidasi seluruh direksi, kalau ada temuan lain-lain akan tindak keras seperti Jiwasraya dan Asabri. [Dapen BUMN] potensi luar biasa, mumpung ada waktu, benchmarking dengan Singapura dan Kanada, ini didorong semua, sehingga menjadi highlight pada 2023 mendatang," tambah Erick.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dapen dapen bumn
Editor : Stefanus Arief Setiaji
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top