Bisnis.com, JAKARTA — Calon Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Lainnya OJK Adi Budiarso menyatakan akan meningkatkan peran lembaga keuangan mikro (LKM) untuk mendorong segmen usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Hal itu diungkapkan Adi Budiarso saat memaparkan presentasi di hadapan anggota Komisi XI DPR di Gedung DPR/MPR, Senin (10/7/2023).
Adi yang saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu menilai bahwa LKM memiliki peran penting untuk memberikan pendanaan kepada masyarakat, salah satunya dengan mendorong peran pemerintah daerah.
Pria kelahiran Salatiga 1970 itu menyebut bahwa UMKM merupakan ujung tombak dan pelaku usaha jasa keuangan di daerah memerlukan pembinaan dan pengawasan terkait UMKM.
“Kami akan mendorong peran pemerintah daerah agar bisa ditingkatkan untuk memperkuat ujung tombak seperti LKM untuk menyentuh masyarakat yang membutuhkan pendanaan, terutama untuk masyarakat unbanked atau tidak mendapatkan akses sama sekali di industri jasa keuangan,” kata Adi.
Di samping itu, Adi menilai bahwa juga perlu ditingkatkan fasilitas industri keuangan dalam memperkuat ekosistem untuk memenuhi kebutuhan, khususnya dalam perlindungan konsumen di tingkat literasi dan pemerintah daerah.
Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah sangat penting untuk mendorong penguatan UMKM, terutama untuk UMKM dengan ukuran besar maupun UKM yang diinkubasi di daerah.
“Ada sekitar 70 persen masyarakat kita membutuhkan akses pembiayaan, bahkan jumlahnya pun sangat banyak dan beberapa masih butuh dukungan pemerintah, khususnya literasi, akses pada market, infrastruktur, dan pemberdayaan,” ungkapnya.
Dari sisi pusat pengelolaan data, Adi mengatakan akan mendorong agar UMKM memiliki pusat data UMKM nasional, selayaknya Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang ada di sektor jasa perbankan. Langkah itu dilakukan agar industri ini semakin efisien dalam mendapatkan informasi secara terbuka.
“Untuk UMKM, kita perlu membutuhkan penyedia informasi peminjam dan informasi yang dapat mendukung blacklist terhadap pelaku yang akan mempengaruhi atau mengancam kredibilitas di sektor ini,” katanya.
