Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Top 5 News BisnisIndonesia.id: Jerat Pinjol bagi KPR hingga PMN BUMN 2024

Berita tentang bahaya jerat pinjol bagi skor kredit nasabah yang hendak memiliki rumah menjadi salah satu berita pilihan editor BisnisIndonesia.id.
Ilustrasi top 5. Sumber: Canva
Ilustrasi top 5. Sumber: Canva

Bisnis.com, JAKARTA — Biaya hidup yang besar dan tidak seimbang dengan penghasilan kerap kali menjadi biang keladi sulitnya memiliki properti. Belum lagi, mereka yang sudah terjerat utang dari pinjaman online (pinjol) ataupun paylater.

Berita tentang bahaya jerat pinjol bagi skor kredit nasabah yang hendak memiliki rumah menjadi salah satu berita pilihan editor BisnisIndonesia.id. Selain berita tersebut, sejumlah berita menarik lainnya turut tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id.

Berikut ini highlight Bisnisindonesia.id, Senin (21/8/2023):

1. Wanti-Wanti Jerat Pinjol & Paylater hingga Tak Bisa Punya Rumah

Otoritas Jasa Keuangan mengimbau masyarakat terutama mahasiswa agar waspada ketika bertransaksi menggunakan paylater. Pasalnya, ketika terjadi tunggakan, maka dapat mempengaruhi skor kredit yang tercatat dalam sistem layanan informasi keuangan (SLIK).

Bahkan, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Frederica Widyasari Dewi menyebut sejumlah bank pun kini mengeluhkan bagaimana banyak anak muda yang tidak bisa mengajukan kredit.

“Sebenarnya pinjaman online alias peer to peer lending yang terintegrasi ke SLIK itu bagus ya. Tapi, yang menjadi masalah ketika mereka ada yang punya masalah ke pinjol," sebutnya saat ditemui di Gedung Bank Indonesia, Jumat(18/8/2023).

Menurutnya, tunggakan kecil mulai dari Rp300.000 hingga Rp400.000 pun bisa merusak kredit skor, yang akhirnya mempengaruhi kemampuan mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di bank, mendapatkan beasiswa, hingga mendapat pekerjaan.

 

2. Satu Lagi, Strategi GOTO Menuju Laba

Emiten teknologi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. terus menyesuaikan strategi bisnisnya untuk dapat segera keluar dari kondisi rugi. Termasuk dalam strategi tersebut adalah keluar dari bisnis-bisnis noninti yang selama ini mengaburkan fokus bisnis perseroan.

Salah satu lini bisnis yang akan segera ditinggalkan oleh emiten berkode saham GOTO ini yakni bisnis hiburan atau entertainment.  

"Kami sedang dalam proses keluar dari bisnis hiburan kami karena ini tidak lagi menjadi bagian inti dari strategi kami," kata Patrick Direktur Utama GOTO Patrick Walujo dalam earning calls, dikutip Minggu (20/8/2023).

Dia melanjutkan, GOTO bertindak dengan disiplin ekstrim dalam hal pengeluaran. Dia meminta Wakil Direktur Utama GOTO, Thomas Husted, untuk mengidentifikasi penghematan lebih lanjut, agar GOTO menjadi lebih efisien.

Menurutnya, GOTO telah mengurangi tenaga kerjanya sebesar 24 persen dalam tiga kuartal terakhir, sambil mengurangi biaya operasional tetap non-personil sekitar 10 persen selama periode yang sama.


 

3. Ancang-Ancang Bank Memacu KPR dan KKB

Kalangan perbankan mulai mengambil ancang-ancang untuk menggenjot penyaluran kredit ke segmen kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor (KKB), menyusul survei Bank Indonesia yang mencatat adanya lonjakan permintaan pada kedua segmen itu di Juli 2023.

Berdasarkan Survei Penawaran dan Permintaan Pembiayaan Perbankan yang dirilis oleh BI, responden rumah tangga yang melakukan penambahan pembiayaan melalui utang atau kredit pada Juli 2023 mencapai 11,4 persen dari total responden, meningkat dibandingkan dengan 9,7 persen pada bulan sebelumnya.

Berdasarkan jenis penggunaan, mayoritas pembiayaan yang diajukan oleh responden rumah tangga pada Juli 2023 adalah kredit multiguna dengan pangsa sebesar 43,6 persen dari total pengajuan pembiayaan baru.

Jenis pembiayaan lainnya yang diajukan oleh responden adalah kredit kendaraan bermotor 21 persen, kredit peralatan rumah tangga 16 persen, kredit pemilikan rumah (KPR) 8,6 persen dan kartu kredit 3,8 persen.

 

4. Menakar Efektivitas Sewindu Program Sejuta Rumah Atasi Backlog

Pemerintah Indonesia terus berkutat dalam permasalahan kepemilikan rumah yang masih menghantui. Sejumlah cara terus dilakukan untuk mengatasi permasalah angka backlog hunian yang saat ini mencapai 12,71 juta rumah. 

Adapun, backlog hunian yang mencapai 12,71 juta terdiri dari 12,75 persen non-Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), sedangkan sisanya 87,25 persen merupakan kalangan MBR. Sebanyak 19,6 persen merupakan pekerja fixed income atau pekerja tetap dan 74 persen dari kalangan informal atau nonfixed income.

Terlebih setiap tahun terdapat penambahan kebutuhan rumah 600.000 unit hingga 700.000 unit seiring bertambahnya keluarga baru. Pada 2004, backlog perumahan mencapai 5,2 juta unit rumah.

Program Sejuta Rumah yang digulirkan pada 29 April 2015 merupakan langkah yang ditempuh pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mengatasi laju penyediaan kebutuhan perumahan. 

Dari data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), selama kurun waktu 2015-2022, capaian program sejuta rumah tercatat 7.988.585 unit, dengan peruntukan bagi kelompok MBR rata-rata 73,5 persen.

Sebelumnya, pemerintah juga pernah mencanangkan program perumahan rakyat serupa yakni Program Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Sangat Sederhana (RSS) di masa Orde Baru. Kemudian di tahun 2007 hingga tahun 2023 dicanangkan program 1.000 tower. Selain itu, di tahun 2009 dicanangkan program 350.000 rusunawa pekerja.


 

5. Mengintip Aliran Dana ke BUMN pada APBN 2024

Pemerintah siap menyuntikkan dana segar kepada lima badan usaha milik negara (BUMN), yang mayoritas disalurkan untuk klaster infrastruktur.

Setelah fokus menuntaskan proyek strategis nasional pada tahun ini, pemerintahan terakhir Presiden Joko Widodo bakal lebih fokus untuk meningkatkan efektivitas pembiayaan untuk BUMN infrastruktur dan special mission vehicle (SMV) pada 2024.

Adapun khusus dari klaster BUMN infrastruktur, sebagian besar penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN memang diarahkan untuk mempercepat konektivitas nasional, mulai dari pembangunan infrastruktur air minum, listrik, dan transportasi massal dalam kota.

Sejauh ini, PT Hutama Karya (Persero) ( PT HK) dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (PT SMF) menjadi dua BUMN yang langganan menerima dana segar dari pemerintah melalui skema PMN sejak 2019.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, Pemerintah kembali mengalokasikan investasi melalui tambahan PMN kepada PT HK sebesar Rp12,5 triliun. PT HK menjadi penerima PMN terbesar.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper