Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah besar bank di Indonesia dikendalikan oleh korporasi ternama asal luar negeri. Beberapa tahun belakangan, aksi investasi atau penyuntikan modal di bank-bank ini pun masih berlanjut. Lantas, bagaimana kinerja keuangan mereka?
Investor asing masih gencar memburu bank-bank di Indonesia untuk dikuasai, meskipun tingkat persaingan industri perbankan nasional sejatinya cukup sengit. Hingga kini, jumlah bank di Indonesia masih lebih dari 100 unit.
Ketatnya persaingan tidak menyurutkan langkah investor asing untuk terus berharap pada bisnis bank di Indonesia.
Bagaimanapun, Indonesia memiliki populasi yang besar dan menjanjikan ruang pertumbuhan yang cukup luas. Tantangan bagi pelaku industri perbankan adalah menemukan strategi untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi tersebut.
Artikel tentang laporan keuangan bank domestik milik asing menjadi salah satu berita pilihan BisnisIndonesia.id hari ini, Senin (25/2/2024). Selain berita tersebut, beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik juga tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id. Berikut ulasannya:
Baca Juga
Kala Rasio NPL BPR Sentuh Rekor Tertinggi
Tingginya rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) menjadi masalah menahun di kalangan bank perekonomian rakyat (BPR). Tak mengherankan jika akhirnya kebangkrutan terus menghantui industri ini.
Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rasio NPL BPR pada Desember 2023 berada di level 9,87%. Kondisi ini meningkat signifikan jika dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2022 yang masih sebesar 7,89%.
Bahkan, pada November 2023 lalu, level NPL BPR ada di 10,52%, posisi tertinggi dalam lebih dari satu dekade terakhir.
Sebagai pembanding, tingkat NPL industri perbankan nasional yang mencakup bank-bank umum non-BPR ada di level 2,19% pada akhir 2023. Tingkat NPL industri perbankan nasional ini pun turun dibanding akhir 2022 yang sebesar 2,44%.
Menilik Enam Dimensi Standar Smart City
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memastikan rancangan peraturan terbaru tentang standarisasi kota cerdas Indonesia mencakup enam dimensi, sementara BSN telah menyelesaikan empat SNI smart city.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kemenkominfo Usman Kansong mengatakan bahwa Peraturan Menteri tentang Standarisasi Kota Cerdas Indonesia, seperti yang diamanatkan Peraturan Pemerintah (PP) No.59/2022 tentang Perkotaan, itu tengah disusun.
Regulasi ini sudah berada di tahapan harmonisasi di Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) bersama bagian hukum Aptika.
“Yang diatur pada regulasi tersebut adalah indikator yang menjadi yang menjadi ukuran dalam penyelenggaraan kota cerdas meliputi 6 dimensi yang ada di PP No 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan,” ujar Usman kepada Bisnis, Minggu (25/2/2024).
Mengintip Laporan Keuangan Bank-Bank Domestik Milik Asing Sepanjang 2023
Sepanjang tahun lalu, aksi penyuntikan modal oleh kalangan investor asing pun terlihat cukup ramai. Industrial Bank of Korea yang mengendalikan PT Bank IBK Indonesia Tbk. (AGRS), misalnya, menyetor modal senilai Rp1 triliun tahun lalu.
PT KB Bukopin Tbk. (BBKP) juga telah mendapatkan guyuran modal Rp8,02 triliun dari pengendalinya asal Korea Selatan, KB Kookmin Bank Ltd. pada tahun lalu.
Suntikan modal itu menjadi bagian dari keterlibatan KB Kookmin Bank dalam aksi rights issue BBKP sebanyak 119,99 miliar saham baru dengan total nilai transaksi mencapai Rp11,99 triliun.
Tahun ini, bank besutan korporasi keuangan asal Jepang Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) yakni PT Bank BTPN Tbk. (BTPN) juga bersiap mempertebal modal melalui rights issue sebanyak 3,09 miliar lembar saham.
Langkah OJK Memupuk Pertumbuhan Kredit Hijau Perbankan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan penyaluran kredit hijau oleh perbankan tumbuh pesat sejak 2019 hingga saat ini. Adapun, dalam upayanya mendongkrak kinerja penyaluran kredit hijau, OJK menyiapkan sejumlah langkah tahun ini.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan bahwa total kredit atau pembiayaan berkelanjutan, termasuk kredit hijau terus menunjukkan pertumbuhan. Pada 2019, penyaluran kredit berkelanjutan hanya sebesar Rp927 triliun atau porsi dari total kredit sebesar 19,78%.
Kemudian, pada 2020 terus tumbuh menjadi Rp1.181 triliun, dengan porsi 27,7%. Lalu, pada 2021 tumbuh kembali menjadi Rp1.409 triliun, dengan porsi 29,76%. Pada 2022 total penyaluran kredit atau pembiayaan berkelanjutan sebesar Rp1.571 triliun atau 30,22% terhadap keseluruhan kredit.
OJK juga mencatat berdasarkan laporan implementasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) posisi Desember 2022, penyaluran pembiayaan berkelanjutan ke kegiatan usaha energi terbarukan mencapai Rp42,6 triliun.
Uni Eropa-China Panas Soal Proyek Kereta Cepat
Uni Eropa bersikeras melakukan penyelidikan terhadap kereta cepat buatan CRRC Corporation asal China, pesaingnya di proyek transportasi Bulgaria. Langkah ini memulai perang penawaran yang bisa menambah ketegangan hubungan.
Komisaris pasar internal Uni Eropa Thierry Breton mengumumkan penyelidikan pada Jumat (16/2/2024). Ini adalah kasus pertama Komisi Eropa berdasarkan peraturan yang mulai berlaku tahun lalu yang dirancang untuk mencegah subsidi asing campur tangan di pasar tunggal, seperti dilaporkan Financial Times.
Perlu diketahui, CRRC Qingdao Sifang Locomotive, anak usaha dari CRRC Corp. melakukan penawaran jauh di bawah nilai kontrak dari dan pesaingnya Talgo dari Spanyol. Nilai kontrak dilelang di kisaran 610 juta euro (US$658,4 juta) untuk pembuatan 20 unit kereta cepat, dibandingkan dengan tawaran CRRC senilai 300 juta euro. Adapun Talgo membuka tawaran senilai 623 juta euro.
Padahal, tawaran dari China sudah termasuk pemeliharaan selama 15 tahun dan pelatihan staf. Saat ini, Uni Eropa menuduh Beijing memberikan subsidi hingga 1,75 miliar euro.
