Kasus Taspen
Sementara itu, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyampaikan bahwa atas arahan Erick Thohir, Kementerian BUMN telah menonaktifkan Dirut Taspen. Hal ini sehubungan dengan kasus Taspen yang terjadi pada awal 2019.
Terkait hal tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap dua pihak terkait dengan kasus dugaan korupsi investasi fiktif Taspen, salah satunya diduga Antonius Kosasih.
"Pak Erick sudah melakukan langkah supaya kita terus mendukung kasus yang terjadi di KPK supaya proses juga bagus dan baik, maka Pak Erick kemarin sudah menonaktifkan Dirut Taspen," ujar Arya.
Dalam perkembangan lain, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menuturkan pihaknya mengajukan pencegahan ke luar negeri untuk mendukung proses penyidikan perkara dugaan korupsi Taspen.
Ali menyampaikan permintaan cegah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham itu berlaku untuk enam bulan pertama, atau hingga September 2024. Pengajuan pencegahan ke luar negeri tersebut juga bisa diperpanjang kembali atas dasar kebutuhan penyidikan.
"Para pihak tersebut diharapkan untuk selalu bersikap kooperatif memenuhi panggilan dan pemeriksaan dari Tim Penyidik," tutur juru bicara KPK tersebut, terkait perkara dugaan investasi fiktif dan korupsi Taspen.
