Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap ada tiga penyertaaan modal negara (PMN) yang berasal dari uang pajak rakyat paling menonjol ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sampai dengan Juli 2024.
Salah satunya adalah PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau Indonesia Financial Group (IFG) sebanyak Rp3,5 triliun.
“Untuk PMN kepada BUMN ada tiga yang menonjol, BPUI Rp3,5 triliun, itu industri asuransi terutama terkait masalah Jiwasraya. Jadi kita tahu betul bahwa kalau ada masalah pengeloaan, terjadi fraud, itu dampaknya luar biasa, dan itu berarti uang masyarakat harus menggantikan terhadap kerugian yang dihadapi,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita Edisi Agustus 2024 pada Selasa (13/8/2024).
Injeksi modal selanjutnya yang menonjol adalah PT Hutama Karya (Persero) mendapatkan PMN sebanyak Rp18,6 triliun. Suntikan modal tersebut digunakan untuk penyelesaian tahap 1 dan tahap 2 jalan tol Trans Sumatra ruas Kayu Agung, Palembang. Kemudian PT Wijaya Karya (Perseroa) mendapatkan PMN Rp6 triliun untuk penyeleseaian proyek startegis nasional dan untuk memperbaiki dari neraca keuangannya perusahaan yang mengalami beberapa kesulitan.
Secara keseluruhan sampai dengan 31 Juli 2024 telah dicairkan pembiayaan investasi Pemerintah sebesar Rp53,73 triliun.
Perincian lainnya untuk Lembaga Keuangan Internasional Rp1,9 triliun, Kredit Pembiayaan Rumah (KPR) FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah Rp8,6 triliun, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Rp15 triliun.
Baca Juga
Belum lama ini, IFG juga mengusulkan PMN sebanyak Rp3 triliun dalam APBN 2025. Suntikan modal jumbo tersebut sangat diperlukan untuk diteruskan ke anak usaha yang bergerak dalam penjaminan kredit.
Pasalnya dua anak usaha itu tengah mengalami tekanan akibat tingkat pinjaman macet dari program kredit usaha rakyat (KUR) mendaki. Direktur Utama IFG Hexana Tri Sasongko menjelaskan dua anak usaha itu membutuhkan penguatan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bawah PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo).
Diketahui IFG melalui Askrindo dan Jamkrindo menjalankan penugasan sebagai perusahaan penjamin KUR.
“Dalam posisinya sebagai penjamin Askrindo dan Jamkrindo sebagai hilir posisinya setelah KUR disalurkan oleh bank penyalur, Askrindo dan Jamkrindo menanggung risiko 70% dan menerima jasa imbalan 1,5%—2%,” kata Hexana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Komisi VI DPR RI, di Jakarta pada Rabu (10/7/2024).
Hexana menyebut bahwa KUR telah dikucurkan sebanyak Rp1.175 triliun pada 2007–2023. Kredit prohram ini menjangkau 60 juta UMKM dan menyerap 94 juta tenaga kerja. Bahkan, saat Covid-19, penyaluran KUR ikut menopang perekonomian karena mengalami peningkatan 2,6 kali untuk menghadapi guncangan bisnis.
“Namun demikian, karena pandemi [Covid-19] terjadi combined ratio yang mencapai di atas 100%. Dan estimasikan akan meningkat pada 2024 ini dengan nilai di atas 200%,” kata Hexana.
Sebagai konteks, rasio gabungan atau combined ratio dihitung dengan menjumlahkan kerugian dan biaya yang terjadi, lalu membaginya dengan premi yang diperoleh. Lonjakan risiko ini menggerus ekuitas Askrindo dan Jamkrindo
“Penambahan PMN kepada [IFG dan diteruskan ke] Askrindo dan Jamkrindo masing-masing Rp2 triliun untuk Askrindo dan Rp1 triliun untuk Jamkrindo. Namun demikian untuk menjaga sustanaibilty tambahan PMN tersebut perlu didukung juga penyesuaian [kenaikan] tarif imbal jasa penjaminan,” katanya.
