Bisnis.com, JAKARTA - Tinggal menghitung hari, 2024 akan segera berakhir. Tentunya para pelaku ekonomi telah mempersiapkan diri untuk menyambut 2025, termasuk sektor perbankan. Lalu bagaimana proyeksi industri ini di Indonesia pada tahun ular kayu?
Kinerja perbankan Indonesia hingga jelang akhir 2024 masih mencatatkan pertumbuhan positif, di antaranya dari pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK). Selain itu, sejumlah konsolidasi juga tercatat sepanjang 2024.
Dari sisi kredit, perbankan nasional mencatatkan pertumbuhan sebesar 10,79% YoY per November 2024. Angka ini melambat dibandingkan dengan Oktober 2024 yang sebesar 10,92% YoY. Sementara, per Desember 2023 penyaluran kredit perbankan tumbuh sebesar 10,38% YoY.
Penghimpunan simpanan atau dana pihak ketiga (DPK) perbankan November 2024 dilaporkan tumbuh sebesar 6,3% secara tahunan (YoY). Angka ini lebih tinggi ketimbang bulan sebelumnya yang sebesar 6,0% YoY.
Namun, jika dibandingkan dengan pertumbuhan kredit, angka kenaikan DPK lebih rendah. Berdasarkan laporan Analisis Uang Beredar yang diterbitkan oleh BI, penghimpunan DPK per bulan kesebelas tahun ini tercatat senilai Rp8.534,8 triliun.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun mengungkapkan prospek perbankan 2025, terutama dari sisi penyaluran kredit dan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK).
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa kondisi global masih dipengaruhi berbagai ketidakpastian, salah satunya arah kebijakan ekonomi dan perdagangan oleh nakhoda pemerintahan baru Amerika Serikat (AS).
“Juga tensi geopolitik global yang masih terus tinggi di Timur Tengah dan juga Rusia-Ukraina,” katanya dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK bulanan, Jumat (13/12/2024).
Dengan demikian, dia menilai bahwa kelonggaran kebijakan ekonomi, khususnya moneter akan dapat menjadi angin segar dalam mendukung pertumbuhan kinerja perbankan pada tahun depan.
Terkait pertumbuhan kredit, Dian memproyeksikan bahwa kinerja perbankan masih akan positif, didorong oleh proyeksi penurunan suku bunga global dan domestik.
Ekspektasi terhadap pemangkasan suku bunga itu diharapkan dapat berdampak positif bagi penghimpunan dana perbankan Tanah Air, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan DPK dan menurunkan biaya dana (cost of fund).
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae/OJK
Menurutnya, jika kinerja penghimpunan dana cukup positif, maka ketersediaan likuiditas akan tetap terjaga. Hal ini diproyeksikan dapat membantu perbankan dalam melaksanakan penyaluran kredit.
“Selain itu, penurunan suku bunga secara global juga diharapkan dapat mendorong atau meningkatkan demand kredit, sehingga pertumbuhan kredit diharapkan tetap kuat," pungkas Dian.
Perbankan Syariah
OJK juga memperkirakan perbankan syariah tetap dapat mencatatkan pertumbuhan kinerja pada kisaran double digit tahun depan.
"Didukung dengan adanya sinergi antara regulator dan industri dalam menjaga stabilitas kinerja sektor keuangan tetap stabil," kata Dian.
Dia menambahkan OJK telah menerbitkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027 yang bertujuan meningkatkan ketahanan dan daya saing perbankan syariah.
Beberapa di antaranya, yaitu program kerja konsolidasi perbankan syariah dan peningkatan daya saing dan efisiensi bank syariah. Tak hanya itu, OJK juga telah merilis POJK No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta tiga pedoman produk perbankan bank syariah.
Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) sekaligus Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. atau BSI (BRIS) Hery Gunardi mengatakan industri perbankan syariah Tanah Air memiliki potensi besar dan ruang bertumbuh yang baik.
Menurutnya, dengan kolaborasi yang semakin solid di antara para anggota asosiasi dan stakeholder, maka Indonesia dapat mengoptimalkan potensi yang ada.
“Masih terdapat ruang tumbuh bagi perbankan syariah. Namun memang, jika melihat perbankan syariah di Indonesia, masih ada beberapa isu yang dapat menjadi perhatian kita secara bersama-sama,” ujarnya.
Perang Suku Bunga
Persaingan bank digital di Indonesia diprediksi tetap berlanjut pada 2025. Bank-bank digital bakal bersaing menawarkan suku bunga menarik hingga insentif untuk menjaring nasabah.
Penawaran suku bunga tinggi juga dipertahankan karena kondisi likuiditas ketat saat ini membayangi industri perbankan.
Presiden Direktur Krom Bank Anton Hermawan mengatakan bahwa penghimpunan simpanan nasabah alias dana pihak ketiga (DPK) bank saat ini sedang menghadapi tantangan, salah satunya peningkatan target Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) oleh bank sentral.
Nasabah berpotensi mengalihkan dananya menuju instrumen tersebut, alih-alih mendayagunakan layanan konvensional bank. “Efeknya itu ke likuiditas atau DPK. Jadi, satu hal yang sangat akan terjadi adalah perang DPK,” katanya dalam diskusi media terbatas di Jakarta Pusat, Selasa (3/12/2024).
Sementara itu, Direktur Utama PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) Indra Utoyo menjelaskan bahwa insentif bunga tinggi masih diandalkan untuk mendorong pertumbuhan pada tahun depan, selain melalui pengembangan produk yang tepat bagi keperluan nasabah.
“Saya rasa [bunga tinggi] masih menjadi salah satu cara kami untuk bisa tumbuh pada 2025, dikombinasikan juga dengan benefit-benefit lainnya,” katanya.
Konsolidasi Perbankan
OJK turut membeberkan proyeksi konsolidasi industri perbankan nasional pada 2025 usai semarak aksi korporasi itu bermunculan sepanjang tahun ini.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae memaparkan upaya mewujudkan penguatan industri perbankan melalui konsolidasi terus dikoordinasikan dengan tetap memperhatikan kesiapan masing-masing bank dan perkembangan dinamika pasar global maupun domestik.
“Sehingga konsolidasi yang akan dilakukan dapat melahirkan perbankan yang lebih sehat, efisien, dan lebih berdaya saing serta berkontribusi terhadap perekonomian nasional,” katanya dalam jawaban tertulis Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK bulanan.
Menurut Dian, apabila terdapat bank yang mengajukan permohonan terkait hal itu kepada OJK, maka pihaknya akan segera melakukan evaluasi dan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
Dia menerangkan bahwa selain untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional, tujuan konsolidasi bank umum adalah untuk mendorong penguatan permodalan bank di Tanah Air.
Untuk menghadapi dinamika perekonomian serta teknologi informasi domestik dan global, OJK menganggap penting adanya penguatan struktur, ketahanan, serta peningkatan daya saing industri perbankan nasional.
Bank juga dapat menggelar konsolidasi dengan skema Kelompok Usaha Bank (KUB) berdasarkan Peraturan OJK (POJK) No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum. Banyak Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang telah menjalankan skema konsolidasi ini.
Berdasarkan catatan Bisnis, semarak konsolidasi perbankan terus berlanjut pada 2024, baik di kelompok bank umum, BPD, hingga Bank Perekonomian Rakyat (BPR).
Dari kelompok bank umum, rencana merger dua bank terafiliasi konglomerat RI yakni PT Bank Nationalnobu Tbk. (NOBU) milik James Riady dan PT Bank MNC Internasional Tbk. (BABP) milik Hary Tanoesoedibjo masih berproses, meskipun molor dari target awal untuk selesai pada Agustus 2023.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) alias BTN batal mengakuisisi Bank Muamalat, tetapi bank spesialis perumahan ini telah mengalihkan target akuisisi ke bank syariah lain. Sementara itu, merger Bank Commonwealth dengan Bank OCBC NISP resmi efektif pada kuartal III/2024.
Pembentukan KUB di kelompok BPD juga terbilang solid. Terbaru, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) atau Bank BJB secara resmi menyertakan modalnya senilai Rp221,4 miliar kepada Bank Jambi dalam rangka pengembangan KUB pada Jumat (20/12/2024).
