Bisnis.com, MEDAN - PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bank Sumut) menyiapkan dana sebesar Rp4 triliun hingga Rp5 triliun untuk pinjaman daerah bagi 33 kabupaten/kota dalam wilayah kerjanya.
Direktur Utama Bank Sumut Babay Parid Wazdi menjelaskan skema pinjaman daerah ini adalah solusi bagi pemerintah daerah untuk menjalankan pembangunan di tengah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terbatas. Seperti diketahui, pemerintah tengah menjalankan inpres efisiensi anggaran.
"Pinjaman daerah ini akan menjadi solusi bagi keterbatasan APBD dalam membiayai proyek-proyek strategis," kata Babay dalam keterangannya, Jumat (14/2/2025).
Dia menjelaskan bahwa keberadaan pinjaman daerah akan mendukung keberlanjutan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, untuk peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan publik, termasuk sektor kesehatan dan pendidikan.
Dia mencontohkan peningkatan status beberapa puskesmas menjadi RSUD kelas D. Diketahui, ada sekitar 660 puskesmas di Sumut dan 43 RSUD (rumah sakit umum daerah) kelas D, C, dan B.
"Dengan pinjaman daerah, kita bisa dorong peningkatan fasilitas agar layanan kesehatan lebih baik dan merata," katanya.
Baca Juga
Begitu pula di sektor pendidikan. Babay menilai masih banyak sekolah di Sumut dengan kondisi fasilitas maupun sarana yang kurang layak.
Dia berharap pinjaman daerah dapat menjadi solusi untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan sehingga siswa dapat belajar dengan lebih nyaman. Lebih jauh, dia menekankan bahwa keberhasilan program pinjaman daerah akan semakin optimal dengan kolaborasi antara Gubsu terpilih dan bupati/wali kota se-Sumut.
Keselarasan visi dan misi antara pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota akan membuat program pembangunan dapat berjalan secara serentak dan terukur.
"Kami melihat bahwa umumnya visi dan misi kepala daerah memiliki kesamaan, seperti pembangunan infrastruktur, pertanian, pendidikan, dan kesehatan. Dengan kolaborasi yang kuat, pinjaman daerah dapat dimanfaatkan secara efektif untuk sektor-sektor tersebut," jelasnya.
Dengan tambahan pinjaman daerah, kata Babay, jangkauan proyek-proyek pembangunan akan mencapai beberapa kecamatan sekaligus dalam satu termin waktu yang sama, sehingga dampak pembangunan lebih merata dan dirasakan oleh masyarakat secara bersamaan.
Adapun pilot project pinjaman daerah telah dilakukan oleh Bank Sumut di salah satu kabupaten di Sumut. Menurut Babay, pelaksanaan proyek tersebut telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Hasilnya sangat positif. Pelaksanaan proyek sudah diaudit oleh BPK dan BPKP, dan tidak ada masalah. Bahkan, pinjaman daerah itu sudah lunas pada akhir Desember 2024 lalu," ujarnya.
Terkait eksekusi pinjaman, Babay menyebut bisa dilakukan mulai akhir tahun ini.
"Eksekusinya paling tepat dilakukan di akhir tahun ini atau awal tahun depan, karena perlu dicantumkan dalam APBD maupun P-APBD," imbuhnya
_1673406094.jpg?w=184&h=104)
