Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi meneken sejumlah beleid terkait Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Jakarta, Senin (24/2/2025).
"Pada hari ini, hari Senin tanggal 24 Februari 2025, saya Presiden Republik Indonesia menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara," ujar Prabowo dalam forum itu.
Orang nomor satu di Indonesia itu juga menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Dalam peluncuran, Prabowo mengatakan Danantara bukan instrumen investasi sebagai alat untuk mendorong kesejahteraan.
"[Danantara juga menjadi alat] transformasi BUMN kita menjadi kelas dunia dalam bidang masing-masing," kata Prabowo.
Dalam penjelasan terpisah, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkap Danantara dipimpin Rosan Roeslani sebagai CEO. Ia dibantu Pandu Sjahrir dan Dony Oskaria. "Dony sebagai holding operasional (COO) dan Pandu akan pegang holding investasi (CIO)," katanya.
Selanjutnya, Hasan menegaskan Ketua Dewan Pengawas yang sudah ditunjuk presiden adalah Erick Thohir dan Wakil Muliaman Hadad.
Baca Juga
Posisi ini menegaskankan peran Muliaman sebagai kepala BPI Danantara tergeser. Sedangkan posisi Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang sebagai wakil kepala BPI belum final. Seperti diketahui, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Muliaman Darmansyah Hadad sebagai Kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2024). Artinya, umur jabatan Muliaman sebagai CEO Danantara tak lebih seumur jagung yakni 4 bulan.
Saat dilantik, Muliaman Hadad tercatat sebagai Komisaris Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) atau BSI. Mengutip laman resmi BSI, Muliaman diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada 22 Mei 2023.
Pria kelahiran 1960 ini juga pernah menjabat sebagai Duta Besar untuk Swiss sejak 2018 hingga 2023. Sebelumnya, Muliaman merupakan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 2012–2017.
Selain di OJK, dia sempat mengemban posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) pada tahun 2006–2012 dan Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) selama periode 2010 hingga 2012.
Muliaman merupakan lulusan S1 Sarjana Ekonomi, Studi Pembangunan Universitas Indonesia (UI), kemudian melanjutkan S2 Master of Public Administration di Harvard University, dan meraih gelar Doctor of Philosophy di Monash University.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 2017, Muliaman memiliki kekayaan sebesar Rp39,14 miliar yang terdiri atas tanah dan bangunan senilai Rp23,75 miliar serta alat transportasi Rp1,9 miliar.
