Bisnis.com, JAKARTA — Potensi bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia diproyeksikan mencapai US$130 miliar atau sekitar Rp2.194 triliun pada 2025. Namun, di tengah tantangan perlambatan ekonomi, sektor ini dinilai membutuhkan dukungan pembiayaan yang kuat agar mampu bertahan dan berkembang.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I/2025 tercatat sebesar 4,87% secara tahunan (year-on-year), menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 5,11%.
Pengamat ekonomi digital dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai fintech peer-to-peer (P2P) lending dapat menjadi salah satu penopang bagi UMKM dalam menghadapi tekanan tersebut.
Huda menyoroti kondisi sejumlah pusat perdagangan seperti WTC Mangga Dua dan Tanah Abang yang kini tampak sepi, mencerminkan melemahnya daya beli masyarakat.
“UMKM saat ini tertekan akibat penurunan daya beli. Contohnya bisa kita lihat di WTC Mangga Dua dan Tanah Abang yang sekarang sepi pengunjung. Ini karena daya beli masyarakat memang sedang tidak baik,” ujar Huda dalam acara Media Luncheon “The 2025 Asia Grassroots Forum: Scaling Impact, Pioneering Entrepreneurial Society” yang digelar Amartha di Jakarta, Kamis (8/5/2025).
Meski demikian, Huda menyebut keberadaan usaha mikro yang memiliki karakteristik free entry menjadi salah satu penyelamat pasar tenaga kerja di tengah gejolak ekonomi.
“Usaha mikro itu relatif mudah dimasuki siapa saja. Misalnya, orang bisa mulai berdagang jus mangga tanpa banyak syarat. Sifat free entry ini membuatnya menjadi penopang bagi pasar tenaga kerja dan ekonomi kita saat ini,” jelasnya.
Dia juga memproyeksikan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) akan menurun, tetapi banyak tenaga kerja akan bermigrasi ke sektor informal seperti UMKM.
Pegawai mencari informasi tentang pinjaman online atau pinjol di salah satu perkantoran, Jakarta, Senin (14/8/2023). - Bisnis/Himawan L Nugraha
“Saya melihat angka pengangguran akan turun, tetapi pergeseran akan terjadi ke sektor informal. Jadi, TPT turun bukan karena lapangan kerja formal bertambah, tapi karena banyak yang berpindah ke usaha mikro dan sektor informal lainnya,” tambahnya.
Oleh karena itu, menurut Huda, pembiayaan bagi UMKM saat ini lebih penting untuk menjaga keberlangsungan usaha daripada untuk ekspansi. Dia menekankan perlunya skema prioritas pembiayaan yang tepat sasaran, seperti yang pernah diterapkan pemerintah saat pandemi Covid-19.
“Di tengah kondisi saat ini, pembiayaan yang tepat akan sangat krusial bagi UMKM agar bisa bertahan. Pemerintah perlu kembali menerapkan skema pembiayaan prioritas seperti di masa pandemi,” tegasnya.
Dalam konteks ini, Huda menilai sektor fintech lending dapat memainkan peran strategis dalam menyalurkan pembiayaan kepada pelaku UMKM, terutama usaha mikro yang menjadi tulang punggung sektor informal. “Fintech lending seperti Amartha bisa menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang semakin besar di sektor ini,” ujarnya.
Namun, dia juga mengingatkan pentingnya penyempurnaan sistem credit scoring yang diterapkan oleh fintech lending agar risiko pembiayaan dapat ditekan, terutama di sektor produktif.
“Kami menyarankan kepada OJK agar credit scoring memasukkan unsur sektor ekonomi. Misalnya, kalau sektor pertanian sedang turun, maka risikonya meningkat, sehingga credit scoring-nya harus menyesuaikan. Ini penting untuk menjaga kualitas pembiayaan,” paparnya.
Sementara itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat bahwa potensi bisnis UMKM di Indonesia pada 2025 diperkirakan mencapai Rp2.194 triliun, sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 4,9%—5,1% hingga 2026 yang disampaikan oleh Bank Dunia, IMF, dan OECD.
Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag) Kemendag, Rusmin Amin, menyatakan bahwa potensi besar tersebut didukung oleh jumlah pelaku UMKM yang mencapai jutaan, dengan sekitar 64,5% di antaranya dikelola oleh perempuan yang bergerak di sektor fashion, kuliner, kecantikan, dan kerajinan.
