Bisnis.com, JAKARTA – Perbankan swasta mulai terlibat lebih dalam menyukseskan program perumahan nasional. Hal ini seiring dengan langkah pemerintah untuk menambah kuota rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dari semula 220.000 unit menjadi 350.000 unit.
Teranyar, PT Bank National Nobu Tbk. (NOBU) alias Nobu Bank milik Lippo Group menyatakan kesiapan untuk menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi hingga 20.000 unit rumah.
CEO Lippo Group James Riady berujar bahwa Nobu Bank saat ini tengah melakukan pemenuhan pemberkasan dokumen sebagai salah satu bank penyalur rumah subsidi skema FLPP.
“Jadi, jika proses perizinannya bisa segera tuntas pada sisa tahun ini, kita targetkan 20.000 [unit] penyaluran FLPP-nya,” katanya saat ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jakarta, dikutip Sabtu (31/5/2025).
Menurutnya, keputusan untuk mengikutsertakan Nobu Bank sebagai salah satu bank penyalur FLPP diambil setelah ia diminta langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.
Tak hanya Nobu Bank, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) hingga PT Bank Artha Graha Tbk. (INPC) juga dicanangkan sebagai bank penyalur rumah subsidi skema FLPP.
Baca Juga
Sebagai langkah awal, BCA telah meneken nota kesepahaman kerja sama dengan BP Tapera untuk mendukung pembiayaan 1.000 unit rumah subsidi pada Jumat (23/5/2025) lalu.
Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja menyebut bahwa program 3 juta rumah yang ditetapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto perlu mendapatkan dukungan pelbagai pihak, tak terkecuali perbankan.
“Ini merupakan upaya meningkatkan harkat hidup orang banyak, khususnya MBR [masyarakat berpenghasilan rendah], tetapi yang memiliki kemampuan untuk membayar angsuran," katanya sebagaimana dikutip dari siaran pers Kementerian PKP.
Sebelumnya, Maruarar menyebut bahwa kuota FLPP resmi meningkat menjadi 350.000 unit seiring dengan tambahan anggaran yang dikucurkan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Ara, sapaan akrabnya, menyebut bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran ekstra untuk BP Tapera selaku pengelola rumah subsidi FLPP sebesar Rp16,4 triliun pada 2025.
“Kita tidak bicara lagi kuota 220.000 unit, kita bicara 350.000, ya. Jadi, kalau anggarannya [yang ditambahkan] untuk 350.000 itu, berarti total yang ke BP Tapera itu sekitar Rp16,4 triliun,” katanya, Selasa (27/5/2025).
