JAKARTA: Perbankan syariah merupakan mitra bagi Bank Pembangunan Islam untuk menyalurkan pinjaman kepada sektor swasta dalam negeri dengan nilai mencapai US$1,1 miliar hingga 2014.
Namun, biaya (imbal hasil/margin) yang tinggi dan proses birokrasi yang panjang dinilai menjadi alasan perbankan syariah enggan untuk menggunakan pinjaman dari Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank/IDB).
Nasirwan, Peneliti Madya Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (BI), memastikan tidak ada regulasi bank sentral yang menghambat program penyaluran pembiayaan IDB kepada sektor swasta, melalui bank syariah.
"Kalau ada hambatan kami akan selesaikan, tetapi selama ini bank syariah mengatakan tidak ada masalah dalanm regulasi," ujarnya di sela-sela Lokakarya Optimalisasi Akses Pendanaan Sektor Swasta Indonesia atas Sumber Dana IDB Group, hari ini.
Menurut dia, hambatan justru muncul dari imbal hasil atau margin yang lebih mahal daripada dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat.
"Masalahnya lebih banyak pada sumber dana domestik yang cukup besar dan relatif lebih murah," ujarnya.
Dalam lokakarya yang dihadiri sejumlah perwakilan bank syariah juga terungkap birokrasi panjang dalam mendapatkan pinjaman IDB juga menjadi hambatan.
Pewakilan PT Bank Rakyat Indonesia Syariah yang hadir dalam lokakarya mengatakan pihaknya harus menunggu berbulan-bulan untuk mendapatkan jawaban persetujuan proposal pinjaman dari IDB.
Wakil dari PT Bank Syariah Bukopin menyatakan proses konsultasi pinjaman juga membutuhkan biaya dan waktu karena harus dilakukan di kantor pusat IDB di Jeddah, Arab Saudi.
"Kami mengusulkan agar proses pembiayaan disederhanakan. Kalau memang pinjaman bisa diperoleh sebaiknya disampaikan jauh-jauh hari sehingga kami tidak digantung," ujar wakil BRI Syariah dalam lokakarya tersebut.
IDB menyalurkan pinjaman dengan prinsip syariah bagi sektor swasta Indonesia melalui anak usahanya, Islamic Corporation for the Development of Private Sector (ICD). ICD telah mengalokasikan dana US$1,1 miliar guna membiayai sektor swasta di Indonesia dalam kurun waktu 2011--2014.
Program tersebut merupakan bagian dari pembiayaan Member Country Partnership Strategy (MCPS) IDB dengan nilai total US$3,3 miliar. Adapun sisanya merupakan pendanaan bagi proyek pemerintah. (sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
