BISNIS.COM, JAKARTA – Dua direktur PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten gagal menjalani uji kemampuan dan kepatutan ulang akibat sejumlah kasus fraud yang terjadi.
Harry Azhar Azhis, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, mengatakan setidaknya ada tiga kasus perbankan yang dialami oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) yang diawasi oleh parlemen. Kasus tersebut a.l. kredit fiktif senilai Rp38 miliar untuk Koperasi Bina Usaha Sukabumi.
Selanjutnya, kasus pembelian 14 lantai ruang kantor di T-Tower Jakata senilai Rp543,4 miliar. Adapun kasus terakhir adalah kredit macet Rp55 miliar untuk PT Cipta Inti Permindo. Ketiga kasus tersebut sudah ditangani penegak hukum baik Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi secara terpisah
“Bank Indonesia sudah memberikan sanksi a.l. melakukan fit and proper test ulang terhadap pejabat terkait,” ujarnya seusai Rapat Dengar Pendapat dengan Bank Indonesia terkait pengawasan kasus perbankan di bank nasional, Senin (24/6/2013).
Menurutnya, pejabat yang menjalani fit and proper ulang tersebut adalah mantan Direktur Komersial Entis Kushendar dan Direktur Konsumer Tatang Sumarna. “Menurut BI, ada dua orang yang tidak lulus yakni Entis dan Tatang,” ujarnya.
Halim Alamsyah, Deputi Gubernur BI, mengaku tidak bisa menyampaikan secara rinci tentang sanksi yang diberikan untuk setiap bank. Namun, tuturnya, fit and proper test ulang memang dilakukan apabila memang diperlukan.
“Beberapa bank yang memiliki kasus yang berat tentu saja tidak hanya fit and proper test tetapi juga misalnya membatasi ekspansi, melakukan pergantian pengurus, termasuk juga untuk memperbaiki SOP [standart operating procedure],” ujarnya.
