Bisnis.com, PADANG — Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno mendukung wacana konsolidasi BPD, agar Indonesia memiliki sejumlah bank beraset besar yang bisa bersaing dengan perbankan asing.
Apalagi, katanya, pemerintah daerah tidak mampu terus menerus memberikan suntikan modal kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD), mengingat anggaran yang dimiliki oleh pemda juga terbatas.
“Indonesia memang perlu bank besar. Kalau pemerintah pusat yang inisiasi, kami di daerah setuju langkah konsolidasi BPD,” katanya di Padang, Senin (20/10/2014).
Pemprov Sumbar yang menjadi memegang saham terbesar PT BPD Sumatra Barat atau Bank Nagari, bersama 19 kabupaten/kota harus menganggarkan Rp250 miliar setiap tahun untuk meningkatkan modal bank kebanggaan masyarakat ranah minang itu.
Menurutnya, kalau pemerintah ingin bersaing secara luas, mau tidak mau perbankan harus diperbesar. Konsolidasi, lanjutnya adalah salah satu cara untuk meningkatkan modal bank, sehingga langkah ekspansi tidak terhambat.
Sebelumnya, Ketua Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Eko Budiwiyono menggulirkan rencana konsolidasi BPD. Menurutnya, jika rencana penggabungan itu terwujud, BPD akan menjadi salah satu kekuatan perbankan di Tanah Air.
Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis OJK per Juli 2014 mencatatkan total aset 26 BPD se Indonesia mencapai Rp406,79 triliun. Jumlah itu membuat BPD masuk jajaran empat besar bank dengan aset terbesar setelah Bank Mandiri, BRI, dan BCA.
Secara komulatif pertumbuhan aset BPD hanya 2,37% dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp397,34 triliun. Pertumbuhan penghimpunan dana pihak ketiga melambat hanya 1,11% atau Rp329,51 triliun dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp325,88 triliun.
Sedangkan penyaluran kredit masih tumbuh moderat hingga 14,75% menjadi Rp287,36 triliun dibandingkan Juli 2013 yang hanya Rp250,41 triliun.
