Bisnis.com, JAKARTA -- General Manager Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) Steve Marta mengungkapkan wacana Bank Indonesia untuk membangun infrastruktur prinsipal domestik sudah ada sejak 3 tahun silam. Menurutnya, hal yang dilakukan otoritas akan mendukung national payment gateway system (NPGS).
Steve menuturkan infrastruktur yang dibangun oleh BI bakal menciptakan efisiensi biaya, serta meningkatkan jangkauan ke tempat-tempat tertentu di Tanah Air yang belum terjangkau.
"Jumlah transaksi kartu kredit hampir semua melalui prinsipal asing," katanya, Kamis (21/11/2014).
Menurutnya, jika sistem pembayaran menggunakan prinsipal domestik, maka negara tahu hal-hal yang dibutuhkan oleh bangsa saat melakukan kegiatan transaksi. Sejauh ini, prinsipal hanya mencari fasilitasi dan meraih keuntungan dari transaksi domestik.
Namun, jika sistem telah siap dan ingin dialihkan, katanya, infrastruktur tersebut harus dikelola secara profesional dan tidak terjadi monopoli dalam sistem pembayaran. Dia mengatakan mengurangi peran prinsipal asing, dapat mengurangi defisit perdagangan jasa. Hingga kuartal III/2014, defisit neraca perdagangan jasa tercatat US$2,5 miliar.
Steve mengatakan biaya transaksi yang dikenakan kepada pemegang kartu kredit yang bertransaksi di toko-toko sekitar 1,8%--2,5% bahkan ada yang mengenakan hingga 3%. Biaya transaksi tersebut dibagi kepada processor, prinsipal dan bank penyelenggara.
Hingga September 2014, jumlah kartu kredit yang beredar sudah mencapai 15,81 juta keping kartu, tumbuh 4,77% secara year to date (y-t-d) dari posisi 15,09 juta keping kartu pada akhir tahun sebelumnya.
Dari sisi penggunaan, transaksi kartu kredit dominan digunakan untuk belanja dengan volume transaksi mencapai 21,01 juta transaksi senilai Rp21,51 triliun. Sedangkan tarik tunai sebanyak 310.002 transaksi, senilai Rp401,4 miliar.
