Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo mendorong perusahaan BUMN masuk kawasan Indonesia Timur dalam perannya menumbuhkan perekonomian daerah. Selama ini kawasan tersebut belum disentuh oleh swasta sehingga BUMN sebagai perusahaan pelat merah diharapkan jadi ujung tombak.
Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mendukung penuh upaya pemerintah melebarkan peran BUMN tersebut. Banyak keuntungan yang diperoleh jika BUMN masuk Indonesia timur terutama menggenjot pembangunan infrastruktur konektivitas.
“Menurut kami itu sesuatu hal yang baru dan menarik untuk kita angkat dan mungkin ISEI perlu membahasnya, bagaimana nanti peran BUMN akan lebih besar,” ujar Sekretaris Umum ISEI Aviliani seusai bertemu Presiden Kantor Presiden Jakarta, Selasa (6/1/2015).
Presiden mengadopsi pemerintah Tiongkok dan Malaysia dalam optimalisasi sektor perekonomian oleh BUMN. Terobosan kebijakan yang ditempuh oleh pemerintahan Jokowi di antaranya mengurangi dividen dan menambah Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk perusahaan pelat merah yang bermuara pada kesejahteraan rakyat.
Misalnya, Bulog dikembalikan menjadi agent of development sebagai penyangga kebutuhan pangan serta menjaga kestabilan harga di saat pemerintah menaikkan harga BBM. Dengan konsep itu otomatis Bulog tidak hanya memiliki fungsi profit saja tetapi berperan dalam memenuhi kebutuhan pokok pangan masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga akan memperbaiki fungsi komersial perusahaan BUMN di antaranya menghapus subsidi pupuk dan bibit. Ekonom Universitas Indonesia tersebut melihat langkah ini diyakini akan berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat karena pemerintah membeli produk milik petani.
“Nanti hasil akhirnya akan dibeli pemerintah sehingga kesejahteraan petani lebih baik,” jelas Aviliani.
Meskipun mendukung segala program pemerintah, ISEI tetap kritis dalam mengawal prioritas pembangunan terutama bidang pertanian. Pengurus Pusat ISEI Bustanul Arifin menyoroti lambannya proses tender pengadaan benih dan pupuk.
Praktisi Agribisnis lulusan Institut Pertanian Bogor itu menilai selama ini kalau menyalurkan pupuk dan benih sering terlambat. Target swasembada pangan selama tiga tahun dirasa berat apabila masih ada keterlambatan.
“Tantangan berat konteks kedelai untuk swasembada sulit, kita bisa memikirkan solusi yang komprehensif,” jelasnya.
Kendala produksi pangan yang sering dihadapi adalah perbedaan hasil (yield gap) antara di laboratorium dan lapangan milik petani. Produktifitas padi di stasiun percobaan bisa mencapai 8 ton per hektare namun saat diimplementasikan di lapangan hanya 4 ton per hektare. Ini yang menjadi tantangan para insinyur pertanian ke depan.
“Bagaimana mobilisasi para insinyur kita akan mendampingi, bekerjasama dengan universitas agar petani betul-betul mempraktekkan untuk mengurangi kesenjangan produksi,” jelasnya.
