Bisnis.com, DENPASAR—Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Bali mendesak Bank Perkreditan Rakyat di daerah ini lebih kreatif dalam menghimpun dana pihak ketiga dan tidak mengandalkan dana linkage dari bank umum.
Regulator menilai penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) belum optimal dalam menopang ekspansi kredit, tercermin dari porsi dana linkage bank umum untuk membantu pendanaan BPR relatif tinggi.
Kondisi tersebut menyebabkan suku bunga yang diberikan cenderung naik sehingga kredit yang disalurkan tidak sebesar dana yang dihimpun.
“Kami minta BPR untuk lebih meningkatkan kreatifitas dalam upaya penghimpunan dana pihak ketiga, karena sumber dana dari masyarakat lebih murah,” ujar Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Bali Zulmi, Rabu (28/1/2015).
Salah satu sarannya, BPR dapat mengeluarkan inovasi produk dan memberikan peningkatan layanan.
Kemudahan layanan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian sangat penting dicoba, karena regulator mensinyalir ada nasabah yang berpindah dari BPR ke Lembaga Perkreditan Desa (LPD).
Perpindahan itu diduga karena LPD yang berada di bawah pengawasan desa pekraman lebih memberikan kemudahan layanan bagi nasabah.
Dia berharap kondisi tersebut dapat menjadi perhatian pengurus BPR untuk lebih mengedepankan inovasi dan layanan prima, karena ke depan pesaingnya tidak hanya LPD, tetapi koperasi serta perbankan Asia Tenggara.
Setidaknya, ada tiga hal yang mutlak diperkuat oleh lembaga ini agar mampu bersaing, yaitu, permodalan, sistem teknologi informasi dan sumber daya manusia (SDM).
Manajemen, lanjutnya, dituntut untuk meningkatkan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) sehingga dapat memperbaiki kelemahan seperti dalam pengambilan keputusan pengelolaan dana dan ekspansi kredit.
Penerapan GCG yang baik di BPR dapat dijadikan sebagai tolak ukur kesiapan BPR dalam menghadapi persaingan ekonomi global.
"Pemberian pelayanan yang prima dengan SDM yang berkualitas termasuk mempererat jalinan komunikasi dengan masyarakat selaku nasabah menjadi suatu keharusan," tegasnya.
I Ketut Wiratjana, Ketua Perbarindo Bali, mengatakan linkage yang dilakukan oleh BPR di wilayahnya masih dalam tahap wajar. Pihaknya mengakui jika cukup banyak perbankan di Bali mengandalkan dana linkage karena ketatnya likuiditas di pasar.
“Saya pikir masih dalam tahap wajar, dan sebenarnya kalau linkage itu berarti bank umum mengakui kualitas kami,” ungkapnya.
