Bisnis.com, PADANG- Pemerintah Provinsi Sumatra Barat meminta perbankan meningkatkan akses penyaluran modal kepada koperasi dan UMKM untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar Achmad Charisma menuturkan pengembangan koperasi di daerah itu tersendat karena seretnya akses modal untuk meningkatkan permodalan koperasi.Koperasi di daerah perlu suntikan modal untuk pengembangan bisnisnya.
"Kami harapkan peran perbankan untuk penguatan modal koperasi, terutama dari BPD," katanya, Selasa (17/2/2015).
Dia menyebutkan saat ini jumlah koperasi di Sumatra Barat mencapai 3.789 unit dengan hanya 2.664 koperasi aktif dan 1.125 koperasi tidak aktif atau tidak melakukan rapat anggara tahunan (RAT).
Sebagian besar koperasi tersebut bergerak di bidang jasa simpan pinjang yang mencapai 3.015 unit. Sisanya bergerak di sektor lainnya, seperti KUD, dan sektor riil.
Achmad menyebutkan aset koperasi di daerah itu sudah mencapai Rp3,14 triliun dengan melibatkan 518.036 orang masyarakat sebagai anggota. Bahkan, koperasi sudah berperan 10% terhadap PDB Sumbar.
Menurutnya, terhambatnya pengembangan koperasi di daerah itu disebabkan terbatasnya kemampuan permodalan. Selain itu, koperasi belum mampu melihat dan memanfaatkan peluang pengembangan bisnis di daerahnya, manajemen usaha yang belum berkembang, terbatasnya jaringan pasar, dan kurangnya kemampuan penyediaan bahan-bahan untuk produksi hasil produk anggota.
"Kami perlu meminta peran perbankan dan lembaga penjaminan kredit untuk memastikan koperasi dan UMKM mendapatkan suntikan modal," ujarnya lagi.
Direktur Utama Bank Nagari Suryadi Asmi mengatakan perseroan memprioritaskan penyaluran kredit ke sektor UMKM minimal 30% atau sekitar Rp600 miliar dari target tahun ini.Menurutnya, bank milik Pemda Sumbar itu meningkatkan porsi penyaluran ke sektor UMKM untuk mendorong peningkatan kredit produktif. Sebab, perseroan menargetkan porsi kredit produktif dan konsumtif masing-masing 50%.
"Kami masih prioritaskan ke sektor UMKM, tetapi tentu harus ada agunan atau minimal jaminan karena perbankan bekerja mengikuti arahan otoritas," katanya.
Suryadi menyebutkan masih banyak UMKM dengan skala kecil yang belum mendapatkan pembiayaan dari perbankan, karena tidak adanya jaminan yang diberikan kepada perbankan.
Untuk itu, dia meminta pemda mengoptimalkan peran lembaga penjaminan kredit daerah, sehingga penyaluran kredit ke sektor UMKM tidak terhambat. Sedangkan untuk koperasi, dia meminta kerjasama bersama pemda dengan memilih koperasi yang sehat untuk diberi suntikan modal dan dilakuan pembinaan.
Sementara itu, Direktur Utama PT Jamkrida Sumbar Sumbar Munandar Kasim mengatakan sudah memberikan penjaminan sekitar Rp173 miliar kredit UMKM dari perbankan.
"Kami komitmen akan tingkatkan penjaminan kredit untuk mendorong pertumbuhan UMKM di Sumbar, tetapi sekarang memang masih terbatas," ujarnya. (Bisnis.com)
