Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Modal Pas-pasan, Asbanda Minta Rasio Dividen BPD Diturunkan

Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) berharap rasio dividen kelompok BPD dapat diturunkan.
Annisa Sulistyo Rini
Annisa Sulistyo Rini - Bisnis.com 16 Maret 2015  |  19:50 WIB

Bisnis.com, JAKARTA—Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) berharap rasio dividen kelompok BPD dapat diturunkan.

Ketua Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Eko Budiwiyono menuturkan penurunan dividend payout ratio ini merupakan program Asbanda untuk memperkuat permodalan BPD dan didukung oleh pihak otoritas. Menurutnya, rasio dividen merupakan faktor penting bagi kelangsungan bisnis kelompok BPD.

Saat ini, beberapa BPD membagikan dividen kepada pemerintah daerah hingga angka 70% dari laba bersih yang dihasilkan.

"“Rasio dividen BPD terbilang tinggi saat ini sehingga perlu diturunkan,” tuturnya seperti dikutip Bisnis.com, Senin (16/3/3015).

Eko yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (Bank DKI) ini juga meminta keringanan pembagian dividen laba tahun 2014. Pada 2014, Bank DKI membagikan dividen sebesar 35% dari laba yang diraih pada tahun sebelumnya. Laba bersih yang diraih Bank DKI pada 2013 tercatat senilai Rp592 miliar.

“Untuk laba tahun 2014, kami berharap tidak memberikan dividen kepada Pemprov DKI. Hal ini untuk memperkuat modal mengejar BUKU 3. Pak Ahok [Gubernur DKI] mendukung, tanggapan beliau positif,” kata Eko.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau kepada pemerintah daerah untuk menurunkan rasio setoran dividen atau dividend payout ratio bank pembangunan daerah (BPD).

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad mengatakan pihaknya telah melayangkan surat imbauan terkait hal tersebut. Ini dilakukan dengan harapan dapat memperkuat permodalan dan meningkatkan daya saing kelompok BPD.

“Saya telah menulis surat kepada Kepala Daerah untuk mengikuti langkah pemerintah pusat yang mengurangi setoran dividen bank milik negara,” ucapnya.

Dalam surat tersebut, Muliaman tidak menyebutkan secara rinci berapa sampai di level berapa dividen BPD harus dikurangi. Dirinya hanya memberikan contoh pemerintah pusat yang menurunkan rasio dividen bank dengan status badan usaha milik negara (BUMN) sekitar 10%, dari 30% menjadi sekitar 20%.

Menurutnya, respon yang didapat dari para pemimpin daerah cukup positif dengan adanya rencananya peningkatan peran BPD untuk mendukung kegiatan ekonomi di daerah masing-masing.

“Tapi, kemungkinan bisa dilaksanakan dengan cepat atau tidak, harus melihat satu-satu apakah tahun ini sudah mulai ada yang menurunkan. Yang jelas, saya diberi laporan dari BPD, respon kepala daerah baik,” kata Muliaman.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bpd asbanda
Editor : Hendri Tri Widi Asworo
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top