Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) menyambut positif penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) alias BI Rate dari 6,25% menjadi 6% pada pertengahan September lalu.
Ketua Umum Asbanda Yuddy Renaldi menjelaskan bahwa biaya dana alias cost of fund kelompok bank pembangunan daerah (BPD) dapat lebih longgar usai keputusan bank sentral Tanah Air tersebut.
“Turunnya BI Rate tentu akan mengurangi tekanan terhadap biaya dana perbankan termasuk BPD karena suku bunga yang diberikan kepada deposan pun akan menyesuaikan [penurunan],” katanya kepada Bisnis melalui pesan singkat, Kamis (26/9/2024).
Dia melanjutkan, tekanan terhadap biaya dana yang dikeluarkan BPD pun dapat kembali berkurang. Hal ini berdasarkan adanya kemungkinan untuk penurunan suku bunga acuan kembali pada kuartal IV/2024.
Ketika ditanya perihal proyeksi kinerja bank daerah hingga akhir tahun, Yuddy memperkirakan bahwa capaian pada semester II/2024 dapat lebih baik dibandingkan paruh pertama tahun ini, tetapi dengan satu syarat.
“Sepanjang kualitas kredit terjaga, saya kira kinerja BPD di akhir tahun dapat lebih baik jika dibandingkan dengan semester pertama tahun ini,” tutur Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten alias Bank BJB (BJBR) ini.
Baca Juga
Adapun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa laba bersih bank umum mencapai Rp149,62 triliun per Juli 2024, tumbuh 6,03% secara tahunan (year-on-year/yoy) dari posisi Rp141,11 triliun. Namun, laba kelompok BPD tercatat masih menyusut.
Mengutip Statistik Perbankan Indonesia (SPI) OJK terbaru pada Selasa (24/9/2024), BPD membukukan laba Rp7,81 triliun hingga bulan ketujuh tahun ini. Kendati naik sebesar Rp1 triliun secara bulanan, capaian ini masih minus 4,17% dari perolehan Juli 2023 sebesar Rp8,15 triliun.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum II Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Busrul Iman menjelaskan beberapa faktor penyebab penurunan laba BPD.
“Laba terkontraksi secara umum ada beberapa faktor, antara lain tingginya biaya dana yang dialami oleh beberapa BPD serta pembentukan CKPN [cadangan kerugian penurunan nilai],” katanya kepada Bisnis, Senin (9/9/2024).
Dia melanjutkan, pembentukan CKPN dilakukan sejumlah bank daerah sebagai upaya peningkatan pemenuhan coverage ratio atau rasio kecukupan likuiditas. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (BI) No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, CKPN adalah penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat aset keuangan setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal.
