Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Ini Hasil Pertemuan OJK, MUI, dan DJSN Soal BPJS Kesehatan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan pemerintah menyepakati hasil pertemuan pembahasan putusan dan rekomendasi Ijtima' ulama komisi fatwa MUI se-Indonesia tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional.
Yanita Petriella
Yanita Petriella - Bisnis.com 04 Agustus 2015  |  14:54 WIB
Ilustrasi-BPJS Kesehatan - Jibiphoto
Ilustrasi-BPJS Kesehatan - Jibiphoto

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan pemerintah menyepakati hasil pertemuan pembahasan putusan dan rekomendasi Ijtima' ulama komisi fatwa MUI se-Indonesia tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional.

Ketua Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank OJK Firdaus Djaelani mengatakan telah dicapai kesepahaman para pihak untuk melakukan pembahasan lebih lanjut terkait dengan putusan dan rekomendasi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional oleh BPJS kesehatan.

"Kami telah membentuk tim bersama yang terdiri dari BPJS kesehatan, MUI, pemerintah, DJSN, dan OJK," ujarnya di Gedung OJK, Selasa (4/8/2015).

Selain itu juga, di dalam keputusan dan rekomendasi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional oleh BPJS kesehatan, tidak ada kosa kata haram.

"Dalam rapat, sepakat rekomendasi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia tidak ada kosa kata haram," katanya.

Tim bersama, lanjut Firdaus, berharap agar masyarakat tetap mendaftar dan melakukan kepesertaannya dalam program jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan BPJS kesehatan.

"Selanjutnya, perlu adanya penyempurnaan terhadap program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan nilai syariah untuk menfasilitasi masyarakat yang memilih program yang sesuai dengan syariah," ucapnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

ojk bpjs kesehatan fatwa haram mui
Editor : Hendri Tri Widi Asworo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top