Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

MENKEU: Paket Kebijakan Disiapkan, Bidik Stabilitas Nilai Tukar

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro belum mau banyak mengungkap paket kebijakan yang disiapkan pemerintah untuk menopang stabilitas nilai tukar rupiah.
Menkeu Bambang Brodjonegoro (kiri) berbincang dengan Kepala BKPM Franky Sibarani (kanan) sebelum rapat terbatas kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (20/5)./Antara
Menkeu Bambang Brodjonegoro (kiri) berbincang dengan Kepala BKPM Franky Sibarani (kanan) sebelum rapat terbatas kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (20/5)./Antara

Bisnis.com, JAKARTA--Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro belum mau banyak mengungkap paket kebijakan yang disiapkan pemerintah untuk menopang stabilitas nilai tukar rupiah.

"Pokoknya ada paket. Paketnya masih terbungkus rapi, jadi harus diraba-raba dulu. Tax holiday bagian dari itu, tapi kan sudah kita persiapkan dari lama," ujar Bambang di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (28/8).

Menurut Bambang, paket kebijakan tersebut dibuat untuk menambah pasokan devisa sekaligus menjaga stabilitas ekonomi secara makro. "Termasuk perhatikan daya beli masyarakat. Kita siapkan dulu paketnya," imbuhnya.

Menkeu menambahkan paket kebijakan tersebut merupakan kombinasi dari kebijakan fiskal yang digulirkan oleh Kementerian Keuangan dan kebijakan sektor rill dari kementerian terkait.

Dalam rapat yang digelar oleh Presiden Joko Widodo, hadir pula Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perindustrian Saleh Husin, dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong.

Seusai rapat tersebut, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah meminta menterinya menyiapkan paket kebijakan besar untuk memperbaiki kondisi perekonomian nasional.

“Presiden meminta dan sudah merinci satu paket kebijakan besar yang harus sudah keluar pekan depan,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/8).

Darmin menuturkan paket kebijakan ekonomi yang disiapkan tersebut menyangkut sektor riil, keuangan, deregulasi, tax holiday, dan beberapa kebijakan baru untuk memperlancar kegiatan ekonomi di dalam negeri, serta mendorong masuknya valuta asing dari luar negeri.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo menilai tantangan perekonomian akan dapat dilewati apabila lembaga-lembaga negara, pemerintah, BI, OJK dan lembaga lain mengeluarkan kebijakan yang konsisten dan kredibel.

"Kebijakan-kebijakan itu adalah hasil koordinasi pemerintah, BI dan sektor riil. Yang penting kebijakan itu adalah kebijakan yang tepat waktu dan terukur," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ana Noviani

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper