Bisnis.com, PADANG—PT BPD Sumatra Barat alias Bank Nagari masih menunggu keputusan pemerintah soal penunjukan bank yang akan menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) tahun ini.
Direktur Utama Bank Nagari Suryadi Asmi menyebutkan perseroan masih menunggu apakah bank milik pemda Sumbar itu ditunjuk sebagai salah satu bank yang akan menyalurkan kredit wong cilik di Tanah Air.
“Kami masih tunggu keputusan Menkop dan UKM [pemerintah] soal BPD yang akan salurkan KUR,” katanya, Minggu (10/1/2016).
Menurutnya, rasio kredit bermasalah atau (nonperforming loan/NPL) perseroan di sektor mikro tahun ini masih di bawah 5%, sehingga layak menyalurkan KUR.
Sebelumnya, pemerintah memperketat persyaratan bagi perbankan penyalur KUR dengan ketentuan tingkat kredit macet tidak boleh melebihi ambang batas yang ditetapkan regulator sebesar 5%.
“[NPL mikro] Kami sudah di bawah. Semoga tahun ini ditunjuk pemerintah salurkan KUR,” ujarnya.
Tahun lalu, Bank Nagari tidak ditunjuk menyalurkan KUR di Sumbar karena NPL sektor mikro dianggap masih terlalu tinggi, sehingga berisiko memperburuk kinerja bank.
Adapun, sejak program KUR diluncurkan pada 2007, Bank Nagari sudah menyalurkan hingga Rp2,1 triliun dengan outstanding kredit yang masih bergulir Rp700 miliar. Jumlah itu sudah menjangkau 56.000 nasabah atau dengan rerata kredit mencapai Rp37 juta per nasabah.
Sementara itu, Bank Nagari mencatatkan pertumbuhan kinerja berkisar 9% tahun lalu, dengan pertumbuhan aset 8,2% atau menjadi Rp19,54 triliun dari tahun sebelumnya Rp18 triliun.
Sedangkan kredit tumbuh 7,4% menjadi Rp14,5 triliun dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp13,5 triliun.
Untuk penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 6,5% menjadi Rp14,6 triliun dari tahun sebelumnya Rp13,7 triliun. Dan laba bank tumbuh 10,19% dari Rp295 miliar menjadi Rp325 miliar.
