Bisnis.com, JAKARTA – BUMN dan anak perusahaannya dinilai terkait ribuan kasus yang berpotensi rugikan negara.
Forum Indonesia Transparansi Anggaran (Fitra) menyatakan sepanjang 2008-2012 saja, pada induk dan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terdapat lebih dari 2.000 kasus yang berpotensi merugikan negara.
Dari kasus-kasus tersebut negara diduga mengalami kerugian hingga Rp125,5 triliun.
“Di 2013-2014 baru disetor ke negara Rp5 triliun. Kemana Rp120 triliun lagi? Tidak ada akuntabilitas,” ujar Sekretaris Jenderal Fitra Yeni Sucipto, Selasa (22/3/2016).
Selain itu Yeni juga menyinggung bahwa hanya 18 dari 141 BUMN yang berkaitan dengan pelayanan umum.
Selebihnya didorong untuk menghasilkan laba kepada negara.
Namun dividen yang telah disetor ke negara baru sebesar Rp596,6 triliun.
Sementara berdasarkan kajian terakhir Fitra, pada 31 Desember 2014 ada Rp770 triliun dividen yang masih ditahan dengan alasan untuk pengembangan usaha.
“Seharusnya bisa disalurkan untuk pembangunan, jadi tidak mengambil utang,” tegas Yeni.
Oleh karena itu ia mendorong pemerintah melalui Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan meninjau tata kelola perusahaan milik negara.
Sebab dengan data tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa tata kelola BUMN sejauh ini tidak transparan dan tidak akuntable.
“Sejauh ini belum ada pemerintah mengarah ke sana,” ujarnya.
