Bisnis.com, JAKARTA - Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus menggunakan prinsip korporasi, bukan birokrasi.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengatakan pengelolaan BUMN dengan mengedepankan prinsip birokrasi tidak akan optimal, terlebih masuknya proses politik yang terlibat dalam pengelolaan BUMN.
"Oleh sebab itu sebanyak mungkin BUMN harus dikelola dengan prinsip-prinsip korporasi," katanya, di Jakarta, Kamis (14/4/2016).
Dia menuturkan BUMN penting untuk melakukan holding, kemudian memiliki standar penilaian seperti perusahaan swasta. Menurutnya, membangun perusahaan induk BUMN saat ini akan lebih mudah karena adanya dukungan dari presiden.
Seperti diketahui, pemerintah akan fokus pada proses pembentukan enam holding pada tahun ini sebelum mencapai target pembentukan superholding.
Sasaran holding yang akan dibentuk lebih dahulu adalah pertambangan, energi terbarukan, jalan tol, perumahan, perbankan dan konstruksi. Dia menambahkan Kementerian BUMN menargetkan holding bisa terbentuk sebelum Juli 2016.
"Tapi saya tidak tahu mana holding yang akan dilakukan terlebih dulu," ucapnya.
