Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah diminta segera merealisasikan sinergi antar-Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor minyak, gas, dan energi demi mencapai tujuan kedaulatan energi yang sesuai dengan UUD 1945.
Wacana mengenai sinergi BUMN sendiri kian mengemuka dalam diskusi nasional bertemakan “Sinergi BUMN untuk Kedaulatan Energi” yang diadakan di Wisma PGN Bandung, akhir pekan lalu.
“BUMN harus dikelola sesuai dengan amanat UUD 1945 demi kemakmuran rakyat. Jadi pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara maksimal dengan sinergi antar-BUMN terutama yang bergerak di bidang energi dan migas, mengingat potensi penggunaan gas alam sebagai bahan bakar pembangkit PLN masih sangat besar,” ujar Jumadis Abda, Ketua Umum Serikat Pekerja PLN dalam keterangan resminya, Selasa (19/9/2017).
Dalam acara yang dihadiri sejumlah narasumber mulai dari Fahrul Roezi, Ketua Bidang Kajian strategis Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB); Achmad Yunus, Direktur Eksekutif Sinergi BUMN Institute; dan Sunanto, Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan SP-PGN itu, dikemukakan pula bahwa saat ini upaya pemanfaatan energi khusunya Gas Bumi masih cenderung minim.
Untuk itu, kata Jumadis, diperlukan sinergi antara BUMN Migas dan Energi dalam optimalisasi pemanfaatan sumber daya gas bumi nasional.
“Sampai hari ini baru sekitar 25% pembangkit di Indonesia yang menggunakan bahan bakar gas. Potensi ini dapat dimaksimalkan dengan sinergi antara PLN, PGN, dan Pertamina," imbuh Jumadis.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Kajian Strategis FSPPB Fahrul Roezi mengatakan perjuangan dalam memperbaiki tata kelola migas dan energi nasional yang sesuai dengan amanat UUD 1945 harus dituangkan dalam pokok-pokok pikiran pekerja.
Guna mendapatkan hasil yang maksimal dan efisien, kata Fahrul diperlukan sinergi antara BUMN seperti pembangunan infrastruktur pembangunan jaringan pipa gas dari Duri ke Dumai yang dilakukan antara Pertamina dan PGN.
Sementara itu, Direktur Eksekutif BUMN Institute Achmad Yunus berharap seiring dengan upaya sinergi di antara BUMN, pemerintah juga harus melindungi kepentingan nasional. Hal itu ditujukan agar pemanfaatan sumber daya dapat dioptimalkan oleh BUMN demi kemakmuran rakyat.
“Saat ini banyak peraturan yang lebih memihak kepada swasta dan berpaham liberalisme sehingga hal ini menghambat untuk terjalinnya sinergi antar-BUMN. Padahal secara hakikatnya BUMN itu merupakan kepanjangan tangan negara dalam mengelola sumber daya alam dan memberikan pelayanan kepada rakyat,” kata Achmad.
Anggota SP-PGN Sunanto menambahkan, sektor teknis penataan tata kelola migas di Indonesia juga harus segera dibenahi dalam mekanisme kerja sama BUMN.
“Untuk terciptanya sinergi BUMN dibutuhkan kepercayaan dan delegasi wewenang kepada BUMN serta aturan-aturan yang membatasi terjadinya sinergi antar-BUMN harus dihilangkan.
Sebagai informasi, selain dihadiri PLN, PGN, dan Pertamina, diskusi “Sinergi BUMN untuk Kedaulatan Energi” juga dihadiri perwakilan serikat pekerja BUMN lainnya seperti Serikat Pekerja PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT LEN (Persero), dan PT Jasa Tirta (Persero).
