Ini Strategi BTN dan Bank Mandiri Bersaing dengan Obligasi Pemerintah

Perbankan dihadapkan dengan likuditas yang lebih ketat untuk memulai bisnis pada 2019. Kondisi tersebut diperkirakan akan semakin menantang dengan rencana pemerintah turut menyerap dana masyarakat melalui penerbitan obligasi negara. Bankir punya cara berbeda untuk menyikapi tantangan tersebut.
Ilman A. Sudarwan | 30 Januari 2019 21:38 WIB
Karyawan memperlihatkan mata uang rupiah di salah satu bank di Jakarta. - JIIBI/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA —Perbankan dihadapkan dengan likuditas yang lebih ketat untuk memulai bisnis pada 2019. Kondisi tersebut diperkirakan akan semakin menantang dengan rencana pemerintah turut menyerap dana masyarakat melalui penerbitan obligasi negara. Bankir punya cara berbeda untuk menyikapi tantangan tersebut.

Direktur Keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Iman Nugroho Soeko mengatakan bahwa langkah pemerintah menerbitkan surat utang ritel akan membuat persaingan pendanaan semakin ketat. Hal itu dikhawatirkan akan semakin mengganggu likuiditas perbankan.

“Dengan pemerintah masuk pasar berarti crowding out the market, sehingga likuiditas bisa jadi lebih ketat lagi. Kalau likuiditas ketat otomatis suku bunga bisa terkerek ke atas,” katanya kepada Bisnis, Rabu (30/1/2018).

Proyeksi ketatnya likuiditas berimbas pada proyeksi kinerja perseroan pada tahun ini. Dia mengatakan, sebagai langkah antisipatif terhadap pengetatan likuiditas perbankan, perseoran menargetkan pertumbuhan yang lebih rendah daripada tahun sebelumnya.

“Dengan target pertumbuhan DPK yang lebih rendah dari tahun sebelumnya, kami harap bisa dicapai dengan upaya yang normal-normal saja, tidak perlu out of the box. Mudah-mudahan dengan rate normal kebutuhan pendanaan dapat diperoleh,” jelasnya.

Iman mengatakan, perseroan menargetkan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) pada tahun ini dapat mencapai kisaran 13%—15%. Proyeksi pertumbuhan yang sama juga ditetapkan untuk target pertumbuhan kredit pada 2019.

Sementara itu, Direktur Manajemen Risiko Bank Mandiri Ahmad Siddik Badruddin mengatakan, perseroan yakin likuiditas masih akan terjaga dengan baik. Menurutnya, perseroan tidak akan bersaing secara langsung dengan obligasi pemerintah.

“Karena memang 65% dari DPK kami adalah stable funds dari ritel dan welath management yang dikelola, jadi walaupun dalam bentuk tabungan deposito, tapi kenyataanya mereka terus roll over di kami,” katanya kepada Bisnis, Rabu (30/1/2018).

Menurutnya, perseroan juga memiliki sumber pendanaan yang cukup beragam dan dapat menghindarkan perseroan dari pengetatan likuiditas. Sebelumnya, Bank Mandiri memang telah menyatakan akan mencari dana nonkonvensional sekitar Rp40 triliun pada 2019.

“Kami ingin memiliki berbagai macam source jangka panjang, karena beberapa proyek kami di corporate banking tenornya 5—7 tahun, jadi kami harus cari juga dana dari luar yang tenornya lebih lama,” jelasnya.

Dalam APBN 2019, pemerintah menetapkan pembiayaan utang neto sebesar Rp359,25 triliun. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan yang tercantum dalam APBN 2018 sebesar Rp399,18 triliun. Kebutuhan tersebut akan dipenuhi melalui lelang Surat Utang Negara (SUN) dan lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Lelang masing-masing surat utang itu akan diadakan sebanyak 24 kali pada tahun ini. Hal itu dilakukan untuk menghindari crowding out di pasar domestik serta menjaga keberadaan di pasar modal internasional. Penerbitan SBN valas yang direncanakan dalam kisaran 14%—17%.

Tag : btn, perbankan, bank mandiri
Editor : Farodilah Muqoddam

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top