Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah kepala daerah berusaha mengimplementasikan jaminan sosial kepada seluruh pekerja di daerah lewat kebijakan yang dibuat dan sosialisi. Langkah tersebut agar masyarakat daerah dapat bekerja dengan tenang.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan untuk meningkatkan jumlah peserta aktif BPJS di Ibu Kota, pemerintah provinsi DKI Jakarta berencana mewajibkan ketua RT/ RW dan ibu -ibu pembinaan kesejahteraan keluarga untuk ikut BPJS Ketenagakerjaan.
Disamping itu, lanjutnya, pemprov DKI Jakarta juga mewajibkan perusahaan yang ingin beroperasi di Jakarta harus mendaftarkan para pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan.
"Kami komitmen untuk memberi kenyamanan kepada para peserta dalam bekerja. Kami tidak hanya membuat anjuran namun juga mengajak para pekerjanya ikut," kata Anies.
Senada, Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim mengatakan pemerintah Riau juga mewajibkan semua perusahaan yang mendaftar di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) harus mencatatkan para pekerja di BPJS Ketenagakerjaan.
Dia mengatakan permasalahan BPJS Ketenagakerjaan di Riau adalah jumlah pekerja informal yang bekerja di kebun sawit dan belum terdaftar. Dia tidak memiliki angka jumlah pekerja informal yang belum terdaftar, adapun luas kebun sawit di Riau mencapai 2,6 juta hektare.
"Kami menggerakkan seluruh pemangku kepentingan disnaker, instansi terkait, supaya kita bisa mencapai pekerja informal tersebut. Kuncinya adalah sosialisasi kalau sosialisasi itu tidak jalan, itu tidak bisa dijalankan," kata Wan Thamrin.
Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan E. Ilyas Lubis mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan pada 2019 jumlah peserta aktif yang tergabung dengan BPJS Ketenagakerjaan sebesar 34,5 juta peserta aktif, angka ini tumbuh 15% dibandingkan dengan perolehan tahun lalu.
Salah satu cara yang ditempuh untuk mendongkrak jumlah peserta dengan menstimulus para kepala daerah dengan memberikan mereka penghargaan Paritrana.
Anugerah Paritrana ini merupakan inisiasi dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK) bersama BPJS Ketenagakerjaan yang sudah mulai digalang sejak 2017.
Tujuannya adalah untuk memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Kabupaten atau Kota serta Badan usaha yang dinilai telah mengimplementasikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja dengan baik.
"Untuk penilaian tahun ini, sebanyak 33 Pemerintah Provinsi, 105 Pemerintah Kabupaten Kota, 89 Perusahaan Skala Besar dan 80 Perusahaan Skala Menengah serta 33 UKM (Usaha Kecil dan Mikro) akan dinilai oleh tim penilai. Proses penilaian dilakukan dalam beberapa tahap, dan rencananya pada awal Februari 2019 ini akan dilakukan wawancara bagi kandidat yang lolos seleksi sebelumnya”, jelas Ilyas dalam rilis yang diterima Bisnis, Rabu (6/2/2019).
Berdasarkan data yang BPJS Ketenagakerjaan, kebijakan pemerintah daerah berkontribusi cukup besar pada peningkatan jumlah peserta aktif. Pada 2017 jumlah peserta aktif yang terlahir dari kebijakan pemerintah daerah berkisar 800 ribu sampai satu juta peserta aktif. Namun angkat tersebut menanjak tajam pada 2018 menjadi 3 juta peserta aktif setelah adanya penghargaan Paritrana.
"Sekarang peserta kami yang aktif dari 30 juta target 2019 menjadi 34,5 juta, harapan kami ketutup angka ini lewat kesadaran masyarakat yang muncul dari Paritrana award ini," kata Ilyas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
