Bank Muamalat Mencari Dukungan Umat

Jalan panjang upaya penyehatan Bank Muamalat Indonesia kembali mencapai titik perkembangan baru. Seusai menyampaikan skenario rencana penambahan modal ke publik melalui media massa, direksi dan manajemen bank syariah tertua di Indonesia ini mulai mencari dukungan umat melalui ormas Islam.
Muhammad Khadafi
Muhammad Khadafi - Bisnis.com 09 Mei 2019  |  13:31 WIB
Bank Muamalat Mencari Dukungan Umat
Komisaris Utama Bank Muamalat Ilham Habibie (tengah) mengunjungi kantor pusat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam rangka menyampaikan rencana akuisisi Bank Muamalat oleh Al Falah Investment Pte. Limited di Jakarta, Rabu (8/5/2019). - Bisnis/Muhammad Khadafi

Bisnis.com, JAKARTA — Jalan panjang upaya penyehatan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. kembali mencapai titik perkembangan baru. Seusai menyampaikan skenario rencana penambahan modal ke publik melalui media massa, direksi dan manajemen bank syariah tertua di Indonesia ini mulai mencari dukungan umat.

Kantor pusat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjadi tujuan pertama. Organisasi masyarakat (ormas) berlatar Islam seperti Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia akan menjadi destinasi selanjutnya.

Tiga aktor penting dalam upaya penyehatan Bank Muamalat, Komisaris Utama Ilham Habibie, Komisaris Independen Iggi H. Achsien, dan Direktur Utama Achmad Kusna Permana sowan ke pemimpin ormas Islam terbesar di Indonesia, Rabu (8/5/2019). Ketiganya bertemu dengan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj dan Ketua PBNU Eman Suryaman.

Setelah pertemuan yang berlangsung sekitar 30 menit itu, Ilham bergegas meninggalkan lokasi. Permana sempat menceritakan bahwa sinyal positif telah dikantongi perusahaan untuk melanggengkan rencana melepas 50,3% saham kepada Al Falah Investment Pte. Limited. “Tadi Pak Ilham menyampaikan rencana Al Falah menjadi investor. Beliau [Ketua PBNU Said Aqil Siradj] senang ada Pak Ilham di balik Al Falah,” ujarnya.

Al Falah merupakan perusahaan yang sengaja dibentuk oleh Ilham Habibie dan SSG Capital Management Limited di Singapura untuk memperkuat permodalan Bank Muamalat. Kapitalisasi perusahaan sebesar US$121 juta atau setara Rp1,7 triliun akan diserap oleh Muamalat apabila otoritas memberikan lampu hijau.

Saat dihubungi Bisnis, Eman membenarkan telah menerima permintaan dukungan dari Bank Muamalat. “Bank Muamalat itu kan bank syariah. Sementara NU itu ormas Islam terbesar. Muamalat minta dukungan umat supaya menjadi bagian kerja sama yang tidak terpisahkan,” jelasnya.

Eman melanjutkan, PBNU telah memberikan restu bagi Bank Muamalat untuk melakukan aksi korporasi. “Sepanjang itu dimanfaatkan untuk kepentingan umat dan positif kenapa tidak. Kami dukung.”

Dukungan dari ormas Islam yang memiliki puluhan juta umat itu tentu satu poin positif bagi Bank Muamalat. Namun, perkaranya restu otoritas bukan hal yang mudah didapatkan.

Berdasarkan catatan Bisnis, sejumlah nama telah mencoba merebut hati otoritas, tetapi belum ada yang berakhir bahagia. Mereka di antaranya adalah Setiawan Ichlas melalui PT Minna Padi Tbk., pemilik Mayapada Group Dato Sri Tahir, dan juga International Finance Corporation (IFC).

Nama pertama yakni Minna Padi, sempat hampir berhasil setelah menyatakan kesediaan untuk menjadi pembeli siaga penerbitan saham baru senilai Rp4,5 triliun

Perusahan investasi ini telah menunjukan komitmen dengan menaruh dana di rekening penampung sebesar Rp1,7 triliun. Akan tetapi, rencana itu kandas karena OJK menolak dengan alasan kejelasan sumber dana pada Februari 2018.

Nama Ilham Habibie juga bukan kali pertama masuk ke dalam daftar investor yang disetorkan Bank Muamalat kepada OJK. Pada tahun lalu Ilham bersama keluarga Arifin Panigoro, Lynx Asia, dan SSG Capital Hong Kong juga berkomitmen menjadi pembeli siaga saham baru Muamalat. Setali tiga uang dengan Minna Padi, rencana itu gugur di tangan otoritas.

TIDAK KOMPETEN

OJK menilai konsorsium bentukan Ilham Habibie tidak kompeten. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiana kala itu mengatakan bahwa otoritas ingin Bank Muamalat menjadi bank syariah besar yang mampu bersaing dengan bank konvensional.

Menurut OJK, memenuhi kebutuhan permodalan yang kuat dengan cara yang kredibel dibutuhkan untuk menuju ke sana. Otoritas sempat meminta bahwa investor setidaknya harus menyetor dana Rp4 triliun sebagai bukti komitmen.

“Saya tidak mau ada investor [suntik modal sekarang], tapi tidak punya kemampuan mengembangkan,” kata dia.

Tidak putus asa, Ilham kembali muncul dengan kendaraan baru yakni Al Falah. Berdasarkan rancangan akuisisi, Al Falah akan menyerap 77,1% dari keseluruhan saham baru yang akan diterbitkan melalui pelaksanaan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue. Dalam publikasi tersebut Bank Muamalat hendak menerbitkan saham baru senilai Rp2,2 triliun.

Apabila rencana tersebut berjalan mulus, Al Falah akan menjadi pemilik 50,3% saham Bank Muamalat. Islamic Development Bank dan Boubyan Bank yang sebelumnya masing-masing memiliki saham 32,7% dan 22,0% akan terdilusi menjadi 11,4% dan 7,7%.

Selain Al Falah, Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Jasa bersama Lynx Asia akan ikut ambil bagian dalam rencana akuisisi Bank Muamalat. Konsorsium yang dipimpim Kospin Jasa tersebut rencananya menyerap sekitar Rp250 miliar hingga Rp300 miliar saham baru dan akan mendapat porsi kepemilikan sebesar 8,90%.

Muamalat juga telah menyediakan ruang bagi pemegang saham minoritas untuk mengambil haknya. Apabila mereka menyerap saham baru, kepemilikan mereka tidak akan jauh terdilusi, atau dari 12,6% menjadi 10,5%.

Sekretaris Perusahaan Bank Muamalat Hayunaji mengatakan bahwa selain rencana akuisisi oleh Al Falah, perusahaan masih menggalang investor sebagai upaya penyehatan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dana sebesar Rp4 triliun.

“Transaksi terdekat itu rights issue Rp2 triliun. Kemudian ada tambahan modal lain di luarnya, bisa dengan mekanisme berbeda,” katanya.

Ratusan jalan bisa saja dipilih Bank Muamalat untuk menuju penyehatan permodalan. Akan tetapi, satu hal yang perlu diingat bahwa aturan main tetap harus ditegakkan. Mengutip Ketua PBNU Eman Suryaman bahwa skema apapun yang dipilih sah saja, sepanjang sesuai dengan ketentuan dan berkompetensi untuk menjaga bisnis tumbuh secara berkelanjutan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
bank muamalat, pbnu

Editor : Farodilah Muqoddam

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top