Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah bankir berharap Destry Damayanti dapat ikut menjaga stabilitas keuangan sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.
Seperti diketahui, Komisi XI DPR telah memutuskan mantan ekonom yang saat ini menjabat sebagai anggota dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan mengisi posisi tersebut menggantikan Mirza Adityaswara.
Presiden Direktur PT Bank Pan Indonesia Tbk. Herwidayatmo mengatakan Destry sangat memahami industri perbankan dan memiliki komunikasi yang baik dengan pelaku industri.
“Pengalamannya sebagai chief economist Bank Mandiri serta anggota komisioner LPS, saya kira cukup menjadi bekal beliau duduk sebagai deputi gubernur senior Bank Indonesia,” katanya kepada Bisnis, Kamis (11/7/2019).
Dia melanjutkan, bersama dengan tim yang telah ada di bank sentral, Destry akan dapat memberikan perspektif untuk membantu BI mencari solusi terkait masalah moneter dan sistem pembayaran.
“Serta menerbitkan kebijakan yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tetap menjaga keamanan dan kestabilan sistem keuangan,” katanya.
Baca Juga
Dihubungi terpisah, Presiden Direktur PT Bank Mayapada International Tbk. Haryono Tjahrijadi juga menyatakan hal serupa. Berdasarkan rekam jejak, Destry memiliki kompetensi untuk duduk bersama dewan gubernur Bank Indonesia lainnya.
Haryono berharap Destry akan dapat membantu menjaga stabilitas moneter, kurs, dan inflasi, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berjalan maksimal.
“Di samping tantangan bagaimana bisa meningkatkan devisa hasil ekspor untuk mengamankan neraca perdagangan,” tambahnya.
Sementara itu, Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk. Jahja Setiatmadja berharap Destry dapat melanjutkan kerja baik bank sentral.
“Kami melihat BI sebagai lembaga dan selama ini sudah menjlnkan tugas dengan baik, menjaga inflasi dan kurs rupiah, jadi tinggal diteruskan saja yang sudah baik,” katanya
Adapun Komisi XI memutuskan Destry sebagai deputi gubernur senior Bank Indonesia setelah melakukan uji kepatutan dan kelayan serta mendengar pendapat dari Himpunan Bank Negara, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Badan Intelijen Negara (BIN).
Selanjutnya, Komisi XI akan membawa hasil keputusan ke sidang paripurna yang akan dijadwalkan oleh Badan Musyawarah.
