Nasib Kartu Prabayar Perbankan Pasca-QRIS

Jika dihitung lebih perinci, MDR 0,7 persen akan sedikit banyak memberi pemasukan ke bank dan menggerus pendapatan penjual di saat bersamaan. Sebagai contoh, jika transaksi senilai Rp10 juta dilakukan menggunakan sistem QRIS, maka penjual terkait dibebankan biaya Rp70.000 untuk disetorkan ke lembaga keuangan.
Lalu Rahadian
Lalu Rahadian - Bisnis.com 21 Agustus 2019  |  11:26 WIB
Nasib Kartu Prabayar Perbankan Pasca-QRIS
Pegawai Bank Indonesia (BI) menunjukkan bukti transaksi menggunakan peluncuran QR Code Indonesian Standard (QRIS) di halaman Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Sabtu (17/8/2019). Bank Indonesia meluncurkan QRIS untuk pembayaran melalui aplikasi uang elektronik server based, dompet elektronik, atau mobile banking dan implementasi QRIS secara nasional efektif berlaku mulai 1 Januari 2020, guna memberikan masa transisi persiapan bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP). - ANTARA/Aprillio Akbar

Bisnis.com, JAKARTA – Rencana penerapan standarisasi kode Quick Response (QR) untuk mengintegrasikan sistem pembayaran tersebut diyakini tak akan menggerus nilai dan volume transaksi uang elektronik berbasis chip based.

Alih-alih mengurangi pendapatan lembaga keuangan dari uang elektronik, penerapan standarisasi QR justru bisa mendorong kenaikan cuan yang diperoleh bank atau perusahaan teknologi finansial. Alasannya, biaya MDR (merchant discount rate/MDR) untuk transaksi berbasis QR dipukul rata sebesar 0,7 persen kepada merchant untuk pembayaran reguler.

Besaran MDR lebih kecil dikenakan untuk transaksi berkaitan dengan pendidikan sebesar 0,6 persen, dan SPBU 0,4 persen. Pembebasan biaya MDR dilakukan untuk transaksi masyarakat dengan pemerintah seperti pengambilan bantuan sosial.

Jika dihitung lebih perinci, MDR 0,7 persen akan sedikit banyak memberi pemasukan ke bank dan menggerus pendapatan penjual di saat bersamaan. Sebagai contoh, jika transaksi senilai Rp10 juta dilakukan menggunakan sistem QRIS, maka penjual terkait dibebankan biaya Rp70.000 untuk disetorkan ke lembaga keuangan.

Kehadiran QR Indonesia Standar (QRIS) juga diyakini tak akan menggerus penggunaan sistem pembayaran berbasis uang elektronik chip based. Menurut Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Onny Widjanarko, uang elektronik berbasis kartu akan tetap laku karena banyak masyarakat yang menggunakan alat ini untuk bertransaksi.

Penggunaan uang elektronik berbasis kartu umumnya digunakan untuk parkir, transportasi umum dan pembayaran pada gerbang tol.

Dia menyebut QRIS justru akan memperkaya pilihan nasabah untuk bertransaksi. Konsumen akan lebih banyak memiliki opsi untuk bertransaksi, apakah menggunakan uang elektronik berbasis server based atau chip based.

“Contoh untuk [transaksi] di jalan tol, yang sekarang juga cukup praktis. Saat ini [sistemnya] tap and go, kalau menggunakan QR jadi scan and go,” ujar Onny kepada Bisnis, Selasa (20/9/2019).

Per Juli 2019 jumlah dan nilai transaksi uang elektronik secara umum mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya (year on year/yoy). Volume transaksi uang elektronik per Juli 2019 mencapai 476,03 juta atau naik 60,03% secara yoy.

Dari segi nilai, transaksi uang elektronik di periode yang sama mencapai Rp12,94 triliun atau naik 232% secara yoy. Nilai transaksi uang elektronik sejak awal 2019 telah tumbuh Rp7,12 triliun.

Penerapan QRIS akan membuat kode QR di seluruh Indonesia seragam dan bisa digunakan lembaga keuangan atau teknologi finansial apapun. Sederhananya, nantinya merchant hanya perlu memasang satu kode QR yang bisa digunakan semua uang elektronik server based lembaga keuangan dan tekfin.

Bank sentral memperkirakan implementasi QRIS secara nasional efektif mulai 1 Januari 2020. QRIS juga rencananya akan digunakan secara bertahap untuk pembayaran di sektor transportasi.

“Perlu dipilih juga untuk moda transportasi mana yang paling praktis dengan QR,” ujarnya.

MENJAGA KARTU PRABAYAR

Optimisme BI akan terjaganya pasar uang elektronik berbasis kartu diamini Direktur Konsumer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Handayani. Menurutnya, masih banyak nasabah BRI yang berpotensi menggunakan uang elektronik berbasis kartu untuk melakukan transaksi.

BRI memiliki uang elektronik chip based bernama BRIZZI. Kartu ini hingga 31 Juli 2019 sudah terjual 14,5 juta keping dan jumlah transaksinya mencapai 359 juta atau tumbuh 58 persen secara year on year (yoy).

“Hingga akhir 2019 tidak ada perubahan target untuk [peredaran] uang elektronik. BRI mengembangkan uang elektronik chip based dengan approach tematik,” tutur Handayani.

Senada, Senior Vice President Transaction Banking Retail Sales PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Thomas Wahyudi menyebut perusahaannya akan tetap fokus mengembangkan pasar uang elektronik chip based dan scan QR di waktu bersamaan. Dia menyebut irisan penggunaan uang elektronik berbasis kartu dan server base akan membuat nasabah memiliki banyak opsi untuk melakukan transaksi.

Menurut Thomas, selama ini uang elektronik kartu milik Bank Mandiri (e-Money) banyak digunakan untuk pembayaran sektor transportasi. Namun, pengembangan e-Money sebagai alat pembayaran di sektor lain juga terus dilakukan. Terbukti, hingga Kuartal I/2019 jumlah kartu prabayar Bank Mandiri yang beredar naik 22,4 persen secara yoy atau sebanyak 18,2 juta.

“Tidak ada perubahan target transaksi/sales volume dan free base income untuk uang elektronik dengan adanya QRIS, karena kami menyiapkan keduanya dan pada gilirannya masing-masing metode pembayaran relatif lebih cocok untuk sektor tertentu,” ujar Thomas kepada Bisnis.

Sepanjang Semester I/2019 tercatat ada lebih dari 670 juta transaksi menggunakan e-Money produk Bank Mandiri. Khusus di Bulan Juli 2019 jumlah transaksi menggunakan kartu prabayar ini mencapai lebih dari 100 juta.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
bank indonesia, QR code

Editor : M. Taufikul Basari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top