BPJS Kesehatan Bukan Komersial, Jangan Samakan dengan BUMN

Anggota DPR Komisi IX dari Fraksi Partai Amanat Nasional Intan Fauzi menegaskan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bukanlah lembaga bisnis dan komersial yang mencari untung rugi.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 10 Desember 2019  |  13:38 WIB
BPJS Kesehatan Bukan Komersial, Jangan Samakan dengan BUMN
Arsip-Mahasiswa yang tergabung dalam PMII Manado berorasi tolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan di depan lobi kantor gubernur. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota DPR Komisi IX dari Fraksi Partai Amanat Nasional Intan Fauzi menegaskan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bukanlah lembaga bisnis dan komersial yang mencari untung rugi.

Karena itu, BPJS Kesehatan tidak boleh mencari keuntungan dalam menjalankan misi sosial Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Penegasan itu disampaikan Intan terkait sistem kerja pemberi jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia tersebut, Selasa (10/12/2019). Sebelumnya Intan menghadiri Rapat Kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

“Saya kira, yang harus dibereskan itu soal sistem. Jangan samakan BPJS Kesehatan ini dengan BUMN, Badan Usaha. Kalau jalanan macet dibuat jalanan berbayar. Jalan berbayar juga macet maka iuran jalan tol dinaikkan. Karena memang badan usaha,” kata Intan.

 Intan Fauzi, Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN/Bisnis-John Andhi Oktaveri

Intan menegaskan BPJS Kesehatan tidak mengambil keuntungan, tapi memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.

“BPJS Kesehatan ini Badan Penyelenggara. Sehingga betul-betul mengacu pada UUD 1945,” tambah Intan.

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 34 & Pasal 28 H ayat (3) menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas Jaminan Sosial. Artinya, pemerintah memilik tanggung jawab sosial menjamin hak kesehatan warganya, selain hak pendidikan, hak hidup layak, dan hak-hak lainnya. 

Untuk itu, ujar Intan, BPJS Kesehatan semestinya juga tidak berperan sebagai  lembaga asuransi yang menghitung untung rugi. Kalaupun mengalami defisit, pemerintah yang harus bertanggung jawab menutupi kekurangan dana jaminan kesehatan masyarakat.

“Itu sebabnya, rencana dinaikkannya iuran BPJS Kesehatan sama saja dengan mencekik rakyat," tegas Intan.

Karena itu Intan meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membereskan tata kelola BPJS Kesehatan. Pembenahan manajemen sangat penting mengingat hampir seluruh masyarakat, khususnya yang kurang mampu, mengandalkan jaminan kesehatannya dari badan yang bertanggungjawab kepada Presiden ini.

“Masyarakat menaruh harapan yang begitu besar dengan hadirnya BPJS Kesehatan ini. Karenanya, kehadiran BPJS Kesehatan ini jangan memberatkan masyarakat,” kata Intan.

"Malah kalau perlu rakyat miskin itu tidak perlu bayar iuran BPJS Kesehatan," tegas Intan.

“Saya kira, semua sudah taat dan patuh membayar. Kalau sistemnya kurang baik maka perbaiki sistemnya,” tegasnya.

Wakil Rakyat Dapil Jabar VI Depok Bekasi ini menegaskan perbaikan tata kelola dan manajemen BPJS Kesehatan mutlak diperlukan agar kehadirannyabermanfaat untuk rakyat.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
bpjs kesehatan

Editor : Saeno
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top