Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatat kenaikan pendapatan iuran dalam satu dekade dari 2014 hingga 2024. Pada tahun lalu, pendapatan iuran BPJS Kesehatan mencapai Rp165,3 triliun.
Jika dibandingkan dengan realisasi pada 2023, maka terjadi kenaikan sebesar 8,96% secara tahunan (year on year/YoY) dari Rp151,7 triliun.
Dari data yang dipaparkan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti pendapatan iuran meningkat setiap tahunnya (lihat tabel). Kolektibilitas iuran JKN juga meningkat dari 98,62 pada 2023 menjadi 99,17 pada 2024.
Selain itu, BPJS Kesehatan juga mencatatkan hasil investasi Dana Jaminan Sosial (DJS) senilai Rp5,39 triliun dan aset bersih DJS senilai Rp49,52 triliun sepanjang tahun lalu.
"2025 ini spending kita disetujui Rp201 triliun. Besar sekali. Meski pun untuk pembiayaan seluruh Indonesia itu masih kira-kira sepertiga," kata Ghufron pada acara Public Expose Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2024, Senin (14/72025).
| Tahun | Pendapatan Iuran |
| 2014 | Rp40,7 triliun |
| 2015 | Rp52,7 triliun |
| 2016 | Rp67,4 triliun |
| 2017 | Rp74,2 triliun |
| 2018 | Rp85,4 triliun |
| 2019 | Rp111,8 triliun |
| 2020 | Rp139,9 triliun |
| 2021 | Rp143,3 triliun |
| 2022 | Rp144,0 triliun |
| 2023 | Rp151,7 triliun |
| 2024 | Rp165,3 triliun |
Sumber: Paparan BPJS Kesehatan
Ghufron menjelaskan setiap tahunnya BPJS Kesehatan mengeluarkan Rp614 triliun untuk memenuhi layanan kesehatan di seluruh Indonesia.
Baca Juga
Lebih lanjut, pertumbuhan ini, katanya, diperoleh dari kemajuan sistem untuk mengumpulkan kolektifitas dana dari setiap peserta melalui aplikasi pembayaran berbasis digital. Apalagi terdapat juga fitur auto debit yang mencegah keterlambatan bayar, sehingga dana yang terkumpul tepat waktu.
"Dulu collection rate-nya artinya mengumpulkan uang itu kira-kira enggak sampai 70%. Tahun 2024 itu bisa dicapai lebih dari 90%," ungkapnya.
Selain itu, meningkatnya jumlah peserta BPJS Kesehatan juga mendorong pertumbuhan iuran, di mana pada tahun 2024 jumlah kepesetaan mencapai 278,1 atau 98,45% dari jumlah penduduk Indonesia. Lalu, didukung dengan 35 provinsi dan 473 kabupaten/kota yang memenuhi Universal Health Coverage (UHC).
"Kami telah menghadirkan layanan BPJS Keliling di 37.858 titik lokasi dengan menghasilkan 940.158 transaksi layanan," paparnya.
Belum lagi, katanya, BPJS Kesehatan telah mengoptimalkan Aplikasi Mobile, Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp, Voice Interractive JKN (VIKA), hingga BPJS Kesehatan Care Center 165 , sehingga keperluan administrasi dapat dilakukan secara online.
