Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

BPJS Kesehatan Diizinkan Pakai Dana Jaminan Sosial Hingga Rp4,21 Triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperbolehkan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diperbolehkan gunakan dana jaminan sosial (DJS) sebesar Rp4,21 triliun untuk operasional pada 2020.
Muhamad Wildan
Muhamad Wildan - Bisnis.com 24 Januari 2020  |  16:12 WIB
Menteri Keuangan  Sri Mulyani Indrawati saat peluncuran MPN G3 dengan mengangkat tema APBN Bisa Digital di Jakarta, Jumat (23/8 - 2019). (Foto: Kemenkeu)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat peluncuran MPN G3 dengan mengangkat tema APBN Bisa Digital di Jakarta, Jumat (23/8 - 2019). (Foto: Kemenkeu)

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperbolehkan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diperbolehkan gunakan dana jaminan sosial (DJS) sebesar Rp4,21 triliun untuk operasional pada 2020.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 233/2019 yang baru diundangkan oleh pemerintah pada 31 Desember lalu.
PMK ini memperbolehkan BPJS Kesehatan untukmengambil dana operasional dari DJS dalam rangka menyelenggarakan jaminan kesehatan setiap bulannya sebesar persentase tertentu dari iuran yang diterima setiap bulan.
Apabila dana operasional yang ditentukan tidak mencukupi karena adanya kebutuhan operasional ataupun kegiatan baru, BPJS Kesehatan memiliki hak untuk mengusulkan perubahan dana operasional.
Lebih lanjut, apabila iuran yang masuk tidak tercapai sehingga nominal besaran dana operasional tidak dapat mencapai Rp4,21 triliun, maka BPJS Kesehatan dapat mengusulkan perubahan persentase dari DJS yang diambil untuk dana operasional.
Besaran persentase yang diambil dari DJS untuk dana operasional BPJS Kesehatan pun dibatasi maksimal sebesar 3,06% dari DJS.
Apabila dibandingkan dengan 2019, batas maksimal nominal penggunaan DJS sebagai dana operasional BPJS Kesehatan pada 2020 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019.
Dalam ketentuan sebelumnya yakni PMK No.185/2019, batas nominal maksimal penggunaan DJS untuk dana operasional mencapai Rp4,09 triliun.
Meski naik secara nominal, persentase DJS yang dibolehkan untuk dana operasional turun dari batas maksimal 2019 yang mencapai 4,66%.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kemenkeu bpjs kesehatan
Editor : Hadijah Alaydrus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top