Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Taspen akan Beri Keterangan dalam Sidang Uji Materi UU BPJS

Pengalihan program tunjangan hari tua (THT) dan pembayaran pensiun dari Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan dinilai merugikan hak konstitusional pemohon.
Arif Gunawan
Arif Gunawan - Bisnis.com 05 Februari 2020  |  09:38 WIB
Karyawan melintas di dekat logo BPJS Ketenagakerjaan/BP Jamsostek di Jakarta. Bisnis - Himawan L Nugraha
Karyawan melintas di dekat logo BPJS Ketenagakerjaan/BP Jamsostek di Jakarta. Bisnis - Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Taspen (Persero) dijadwalkan akan memberikan keterangan dalam sidang uji materi UU Nomor 24/ Tahun 2011 tentang Undang Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Kuasa hukum pemohon Andi Muhammad Asrun mengatakan pihak Taspen akan memberikan keterangan pada sidang yang digelar Mahkamah Konstitusi pada Rabu (5/2/2020).

"Sehubungan sidang uji materi terhadap UU No.24/2011 pasal 65 huruf f,  pasal 65 ayat 2, dan pasal 66 mengenai pengalihan program Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan, Taspen akan memberikan keterangan dalam sidang tersebut," ujar Andi melalui keterangan resmi, Rabu (5/2/2020).
 
Sebelumnya, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS digugat oleh 18 pensiunan pejabat negara dan PNS aktif. Para pemohon menilai pengaturan pengalihan program tabungan hari tua (THT) dan pembayaran pensiun dari Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan merugikan hak konstitusional pemohon. Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2011,  pengalihan tersebut paling lambat dilakukan pada 2029.
Menurut pemohon, manfaat finansial dari program THT dan pembayaran pensiun Taspen akan turun bila layanan tersebut dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Potensi penurunan manfaat tersebut diklaim merugikan hak warga negara atas jaminan sosial yang tercantum dalam UUD 1945.
Salah satu pemohon, mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Mohammad Saleh  mengaku mendapatkan manfaat pensiun Rp3,38 juta per bulan dari Taspen setelah 10 tahun membayar iuran ketika menjadi pejabat negara. Namun, manfaat pensiun bekas pejabat negara pasca-pengalihan Taspen berpotensi hilang karena masa  pembayaran iuran ditambah menjadi minimal 15 tahun.
Untuk itu, para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 57 huruf (f) dan Pasal 65 ayat (2) UU BPJS yang mengatur pengalihan layanan Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan.
 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

mahkamah konstitusi taspen bpjs ketenagakerjaan
Editor : Rivki Maulana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top