Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Bukan Klaim, Ini yang Dikhawatirkan Bila Program JKP Berlaku

Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP akan dijalankan oleh BP Jamsostek jika Omnibus Law cipta kerja berlaku. Jika bukan peningkatan klaim, apa yang dikhawatirkan dari program tersebut?
Wibi Pangestu Pratama
Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com 21 Februari 2020  |  20:27 WIB
Karyawan melintas di dekat logo BPJS Ketenagakerjaan/BP Jamsostek di Jakarta. Bisnis - Himawan L Nugraha
Karyawan melintas di dekat logo BPJS Ketenagakerjaan/BP Jamsostek di Jakarta. Bisnis - Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA — Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP akan dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek jika Omnibus Law cipta kerja berlaku.

Bukan peningkatan klaim yang dikhawatirkan dari program tersebut. Lantas apa?

Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BP Jamsostek Sumarjono menjelaskan bahwa pihaknya turut terlibat dalam penyusunan program JKP. Program tersebut nantinya akan memberikan manfaat bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan.

Dia menjelaskan bahwa BP Jamsostek mengusulkan tiga manfaat dari program JKP, yakni cash benefit, vocational training, dan job placement. Saat ini, belum terdapat keputusan mengenai manfaat apa yang ada dari program tersebut, termasuk besaran iuran dan siapa yang membayar iurannya.

Menurut Sumarjono, jika program tersebut dijalankan oleh BP Jamsostek maka terdapat potensi peningkatan klaim, tapi sejalan dengan penambahan peserta dan penerimaan iurannya. Namun, ada hal lain yang perlu menjadi perhatian jika JKP dijalankan.

"Tetap ada potensi namanya fraud, ini yang harus diminimalkan. Negara-negara lain juga yang demikian [fraud] ada, tetapi kan bisa kami mitigasi seperti apa harusnya, makanya peserta harus melamar pekerjaan, diminta buktinya," ujar Sumarjono, Jumat (21/2/2020).

Langkah mitigasi lain dari potensi kecurangan tersebut adalah dengan menurunkan besaran manfaat uang tunai dari waktu ke waktu. Hal tersebut menurutnya akan mendorong para peserta agar mengoptimalkan dananya untuk keperluan mencari pekerjaan.

Pemerintah pada paruh kedua tahun lalu telah mewacanakan JKP di luar pesangon. Jaminan ini dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kemampuan karyawan dalam memperoleh kerja yang lebih baik. 

Melalui JKP, masyarakat yang terkena PHK bakal mendapatkan pemasukan selama dia menganggur.

Selain jaminan bagi karyawan yang di-PHK, pemerintah juga mewacanakan jaminan pelatihan dan sertifikasi (JPS) kepada karyawan. Kebijakan ini diharap mampu mencetak tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

jamsostek bpjs ketenagakerjaan
Editor : Oktaviano DB Hana
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

Foto

BisnisRegional

To top