Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Mayapada Tbk. mengapresiasi langkah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang akan melonggarkan denda pembayaran premi penjaminan semester II/2020.
Direktur Utama Bank Mayapada Hariyono Tjahjarijadi mengatakan langkah tersebut cukup baik dalam menekan beban pengeluaran perbankan selama menghadapi pandemi virus corona.
"Saya rasa cukup baik, karena kebijakan itu akan menunda pembayaran denda pembayaran premi selama 6 bulan," katanya, Senin (11/5/2020).
Hanya saja, Hariyono berpendapat LPS masih memiliki ruang untuk memberi pelonggaran lebih lanjut, seperti pembebasan iuran premi.
"Kalau bisa, itu mengurangi biaya agar relaksasinya lebih terasa manfaatnya," ucapnya.
Sebagai informasi, pembayaran premi selama ini mengacu pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang LPS, mewajibkan setiap bank, kecuali Badan Kredit Desa (BKD), yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia menjadi peserta penjaminan.
Baca Juga
Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah sebelumnya mengatakan kebijakan pelonggaran tersebut dilakukan untuk memberikan ruang gerak pada industri perbankan di tengah pandemi. Perbankan akan mendapatkan pelonggaran pembayaran premi penjaminan mulai Juli 2020 mendatang.
Dengan relaksasi ini, perbankan yang terlambat melakukan pembayaran premi tidak terkena denda. Pelonggaran akan berlangsung selama enam bulan ke depan.
"Terlambat bayar premi tidak kena denda atau denda 0 persen mulai semester II/2020 dan berlaku selama enam bulan ke depan terhitung Juli 2020," katanya dalam Live Streaming Konferensi Pers KSSK, Senin (11/5/2020).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
