Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Iuran BPJS vs Kartu Prakerja, Pak Jokowi Ini Usul Mantan Menko Rizal Ramli

Mantan Menko bidang Perekonomian Rizal Ramli mengkritik keras atas langkah pemerintah yang memutuskan kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Padahal ada anggaran kartu Prakerja yang bisa dialokasikan menutup defisit tersebut.
Amanda Kusumawardhani
Amanda Kusumawardhani - Bisnis.com 16 Mei 2020  |  11:54 WIB
Rizal Ramli - Antara
Rizal Ramli - Antara

Bisnis.com, JAKARTA—Mantan Menko bidang Perekonomian Rizal Ramli mengkritik keras langkah pemerintah yang memutuskan kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini mulai berlaku 1 Juli 2020. Untuk kelas III disubsidi oleh pemerintah sampai akhir tahun ini. Namun, peserta harus menanggung kenaikan iuran mulai 1 Januari 2021.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 64/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden (Perpres) No. 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Aturan ini merupakan pengganti beleid sebelumnya karena sebagian pasalnya dibatalkan Mahkamah Agung pada Februari 2020. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa (5/5/2020) dan diundangkan pada Rabu (6/5/2020).

“[Pak Jokowi] @jokowi, sebetulnya punya pilihan mudah : Batalkan program prakerja Rp20 triliun termasuk setoran abal2 dan KKN provider online [Rp5,5 triliun], gunakan untuk menyelesaikan masalah BPJS Kesehatan sehingga tariff tidak perlu naik. Gitu aja ribet,” cuitnya dalam akun twitternya @RamliRizal, Jumat (15/5/2020).

Selain kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Program Kartuprakerja juga tidak terlepas dari kontroversi mulai dari konsep, implementasinya di tengah pandemi saat ini, hingga keterlibatan sejumlah pihak yang rawan adanya konflik kepentingan.

Sejak sebelum diluncurkan, Program Kartu Prakerja sudah menjadi perhatian banyak pihak. Program yang awalnya ditujukan semata untuk membantu meningkatkan keterampilan para pekerja itu kini beralih menjadi semi bantuan sosial.

Namun, kebijakan mengalihkan program tersebut menjadi semi bantuan sosial (bansos) bagi para pekerja yang terdampak Covid-19 justru menuai reaksi negatif. Banyak pihak mempertanyakan mengapa tidak menjadikannya program bansos secara penuh.

Belakangan, muncul pula pertanyaan mengenai program pelatihan yang ditawarkan serta transparansi pemilihan platform yang memberikan layanan pelatihan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

BPJS Kesehatan rizal ramli Iuran BPJS
Editor : Hendri Tri Widi Asworo
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top