Bisnis.com, JAKARTA - Upaya penyelamatan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. (BEKS) ternyata telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten sebelum akhirnya memilih skema penyertaan modal.
Pada rapat paripurna bersama DPRD Provinsi Banten, Selasa (14/7/2020), Sekretaris Daerah Banten Al Muktabar membacakan tanggapan dan jawaban Gubernur Banten Wahidin Halim terhadap pandangan fraksi mengenai rancangan peraturan daerah (raperda) penambahan penyertaan modal ke dalam saham PT Banten Global Development untuk Bank Banten.
Dalam tanggapan Gubernur Banten mengenai pernyataan fraksi Partai Golkar yang menilai pemimpin daerah tersebut melakukan pembiaran dan mengambil tindakan ceroboh karena ingin melakukan penyertaan modal di saat yang tidak tepat, dijelaskan bahwa sebelumnya telah dilakukan beberapa upaya penyehatan Bank Banten.
"Pada 20 Maret 2018 sampai 14 Mei 2019 diupayakan kerja sama strategis dengan BRI, kemudian 4 Maret 2019 hingga 16 Juli 2019 diupayakan dengan CT Corpora," ujar Al Muktabar.
Pemprov Banten juga telah melakukan pertemuan dengan perwakilan pemegang saham minoritas, PT Wanaartha dan kemudian mendapatkan letter of intent dari perusahaan ini mengenai penambahan modal Bank Banten.
Selain itu, Pemprov Banten melakukan konsultasi dengan Jamdatun Kejaksaan Agung RI pada 30 Desember 2019 mengenai legal opinion. Selanjutnya, disebutkan Banten Global Development, selaku pemegang saham mayoritas Bank Banten, juga melakukan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) dengan agenda penerbitan saham baru atau rights issue.
"Kemudian melakukan pertemuan dengan pihak Malaysia untuk mencari investor strategis penambahan modal Bank Banten. Sampai hari ini kami sudah berupaya semaksimal mungkin dan tidak melakukan pembiaran," jelasnya.
Pemprov Banten pun saat ini sedang memproses proses penyertaan modal senilai Rp1,5 triliun dari Rp1,9 triliun dari dana pemerintah yang dibutuhkan. Sisa senilai Rp400 miliar berasal dari pemegang saham publik dan kerja sama pihak lain.
Pemprov Banten akan mengkonversi dana kas daerah yang ada di Bank Banten senilai Rp1,5 triliun sebagai penyertaan modal kepada Banten Global Development, badan usaha milik daerah sebagai kendaraan pemerintah dalam bank daerah itu, yang selanjutnya disalurkan ke Bank Banten.
Rencana ini akan dituangkan dalam peraturan daerah, yang sedang diproses untuk mendapatkan restu DPRD Banten.
Gubernur Banten Wahidin Halim berharap dengan rencana penyuntikan modal pemerintah ini menjadi harapan baru bagi Bank Banten. "Ini langkah awal, semoga menjadi harapan baru agar bank ini bisa ditangani bersama-sama oleh Pemprov Banten dan DPRD saat ini," katanya.
