Bisnis.com, JAKARTA - Bank pelat merah siap memenuhi target setoran dividen ke kas negara senilai total Rp11,9 triliun pada tahun depan.
Jika mengacu pada setoran dividen pada tahun ini senilai Rp23,92 triliun, maka target setoran dividen pada tahun depan turun sekitar 50 persen. Kementerian BUMN menjelaskan penurunan target setoran dividen karena melihat dampak yang cukup berat dirasakan perusahaan BUMN.
Direktur Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Haru Koesmahargyo memastikan bahwa perseroan siap mempertahankan dividen payout ratio sebesar 60 persen untuk tahun buku 2020.
Haru menjelaskan BRI menjaga keseimbangan antara pembayaran dividen dan kemampuan ekspansi bisnis. BRI membayar 60 persen dari laba bersih tahun buku 2019 dengan mempertimbangkan kecukupan modal (CAR) 2019 berada di atas 20 persen.
"Melihat kondisi kecukupan modal saat ini dengan CAR Agustus 2020 berada di atas 20 persen dan kebutuhan ekspansi tahun depan, maka BRI siap apabila diminta pemerintah untuk membayar DPO (dividend payout ratio) yang sama seperti tahun buku 2019 atau lebih," katanya, Rabu (30/9/2020).
Pada tahun ini, BRI menyetorkan dividen kepada pemegang saham mayoritas atau pemerintah sebesar Rp11,70 triliun. Dengan jumlah itu, BRI menjadi penyumbang dividen terbesar di antara bank-bank BUMN lainnya.
Dividend payout ratio BRI terus meningkat dalam empat tahun terakhir. Untuk tahun buku 2019, dividend payout ratio BRI sebesar 60 persen. Rasio pembayaran dividen tersebut lebih tinggi dari tahun buku 2018 sebesar 50 persen, 2017 sebesar 45 persen, dan 2016 sebesar 40 persen.
Demikian pula, total dividen tunai terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Untuk tahun buku 2019, total dividen tunai yang dibagikan kepada pemegang saham sebesar Rp20,62 triliun.
Senada, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. siap memenuhi target setoran dividen kepada pemerintah. Direktur Finance, Treasury, & Strategy BTN Nixon L.P. Napitupulu menyampaikan perseroan bakal mematuhi yang menjadi target pemerintah.
"Dividen menjadi keputusan RUPS tahunan. Kami patuhi keputusan pemilik lewat mekanisme RUPS," imbuhnya.
