Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Penerima Subsidi Bunga UMKM Ditambah, Tak Hanya Debitur Bank dan Perusahaan Pembiayaan

Aturan baru tersebut yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.138/PMK.05/2020 yang diundangkan pada 28 September 2020 dan mulai berlaku saat diundangkan.
Ni Putu Eka Wiratmini
Ni Putu Eka Wiratmini - Bisnis.com 01 Oktober 2020  |  11:41 WIB
Pengunjung melihat produk UMKM di Jakarta, belum lama ini. Bisnis - Abdurachman
Pengunjung melihat produk UMKM di Jakarta, belum lama ini. Bisnis - Abdurachman

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah baru saja merilis beleid anyar mengenai pemberian bunga atau subsidi margin dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Aturan baru tersebut yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.138/PMK.05/2020 yang diundangkan pada 28 September 2020 dan mulai berlaku saat diundangkan.

Dalam beleid ini pemerintah juga lebih memperluas debitur penerima subsidi bunga, yakni tak hanya UMKM debitur perbankan ataupun perusahaan pembiayaan, tapi juga untuk debitur UMKM dari lembaga penyalur program kredit pemerintah.

Beberapa syarat debitur UMKM penerima subsidi yakni memiliki plafon paling tinggi Rp10 miliar, baki debet sampai 29 Februari 2020, tidak termasuk dalam daftar hitam nasional untuk plafon kredit di atas Rp50 juta, memiliki performing loan lancar (kolektibilitas 1 atau 2) per 29 Februari, serta memiliki NPWP.

Adapun, dalam aturan yang baru, syarat kepemilikan NPWP hanya untuk debitur perbankan dan perusahaan pembiayaan. Sementara itu, untuk nasabah UMKM dari lembaga penyaluran kredit pemerintah, maupun debitur KPR dan KKB, persyaratan kepemilikan NPWP tidak dicantumkan.

Tak hanya itu, beleid ini juga menghapus ketentuan pencantuman data identitas debitur yang terdiri atas nomor rekening dan nomor induk kependudukan. Debitur calon penerima cukup mencantumkan data transaksi kredit dan tagihan subsidi bunga atau margin.

Pemerintah pun memperluas cakupan debitur penerima subsidi bunga atau margin, yakni meliputi debitur KPR sampai dengan tipe 70 serta debitur kredit kendaraan bermotor (KKB) untuk usaha produktif termasuk yang digunakan untuk ojek atau usaha informal. Hal ini tercantum dalam Pasal 7 ayat 4 beleid tersebut.

Dalam catatan Bisnis, ketentuan tentang mekanisme pemberian subsidi bunga dan margin sudah tiga kali berubah. Sebelumnya, subsidi bunga dan margin diatur dalam PMK No.65/2020 dan PMK No.85/2020.

Adapun, besaran subsidi yang diberikan kepada debitur debitur lembaga penyalur program kredit pemerintah mulai dari 25 persen untuk plafon kredit sampai dengan Rp10 juta (6 bulan).

Kemudian untuk plafon Rp10 juta - Rp500 juta, diberikan subsidi 6 persen selama tiga bulan pertama dan 3 persen selama tiga bulan berikutnya. Terakhir, untuk plafon Rp500 juta - Rp10 miliar sebesar 3 persen selama 3 bulan pertama dan 2 persen selama 3 bulan kedua.

Sementara itu, untuk debitur perbankan dan perusahaan pembiayaan, UMKM yang memiliki kurang dari atau sama dengan Rp500 juta memberikan subsidi bunga sebesar 6 persen selama 3 bulan pertama dan 3 persen selama 3 bulan berikutnya. Sementara itu, yang memiliki kredit Rp500 juta - Rp10 miliar diberikan subsidi bunga atau margin sebesar 3 persen selama tiga bulan pertama dan 2 persen selama tiga bulan berikutnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

umkm kredit umkm Subsidi Bunga
Editor : Annisa Sulistyo Rini
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top