Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan Bank Pembangunan Daerah (BPD) seharusnya memiliki peran besar dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional. Hal ini karena BPD menjadi motor penggerak pembangunan daerah. Sementara ekonomi daerah menjadi kunci percepatan pemulihan perekonomian nasional.
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan BPD harus menjadi frontliner dalam pembangunan di daerah yang dapat dilakukan melalui keterlibatan BPD dalam berbagai pembiayaan pembangunan di daerah.
"Nah memang bukan berarti gampang, kami yakin BPD sangat masif dalam pemberian kredit kepada ASN. Dan itu ga cukup banyak dampak," katanya dalam seminar virtual Bank Pembangunan Daerah se-Indonesia pada akhir pekan lalu, dikutip dari kanal Youtube OJK.
Ke depan BPD harus memiliki peran pembangunan di daerah, bukan hanya ASN. Namun demikian, OJK memberi beberapa catatan terkait peran BPD dalam pembangunan di daerah.
Pertama, penguatan permodalan yang terukur. Kedua, melakukan sinergi maupun join financing dengan bank yang telah ahli di bidangnya.
"Apabila tidak terlalu expert mending kita melakukan sinergi dan join financing dengan bank-bank lain yang lebih expert di bidangnya, sehingga potensi menjadi macet tidak ada," imbuhnya.
Baca Juga
OJK mencatat realisasi restrukturisasi BPD sampai dengan 28 September 2020 sebanyak Rp30,54 triliun kepada 135.735 debitur. Jumlah ini setara 61,09% terhadap potensi restrukturisasi.
Dari sisi penyaluran kredit, BPD tumbuh lebih baik dari kelompok bank lain hingga Agustus 2020. BPD mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar 6,86% secara yoy. Jauh lebih tinggi dari pertumbuhan kredit secara industri yakni 1,04%. Kelompok bank lain seperti bank BUMN tumbuh 3,05%, bank swasta nasional devisa turun 1,76%, bank campuran tumbuh 0,9%, dan bank asing turun 5,21%.
Sementara itu, pemerintah telah melakukan penempatan dana kepada 11 BPD senilai total Rp14 triliun, yang terbagi menjadi dua putaran. Sejumlah BPD telah merealiasasikan penyaluran dana BPD.
Salah satunya PT Bank Kalbar yang mengantongi penempatan uang negara sebesar Rp500 miliar pada awal Oktober ini. Perseroan berkomitmen meleverage sebesar 2 kali dari nilai penempatan dana dapat tercapai.
Kepala Divisi Kredit Bank Kalbar Hery Wintoro menyampaikan terhitung mulai 2 Oktober 2020 sampai dengan 9 Oktober 2020, realisasi penyaluran dana PEN telah mencapai Rp44 miliar dengan total 431 debitur. Dari realisasi penyaluran tersebut, sebesar 37% disalurkan pada sektor produktif, sedangkan 63% sisanya sektor konsumtif.
Jumlah tersebut akan terus mengalami pertambahan baik dari segi pencapaian penyaluran maupun jumlah debitur. Berbagai program disiapkan untuk menggenjot penyaluran di tengah permintaan kredit yang seret.
"Kami telah menyusun rencana bisnis realisasi penyaluran dana program PEN tersebut dengan menerbitkan produk baru maupun memberi keringanan suku bunga untuk produk yang sudah ada," katanya pekan lalu.
Bank Kalbar mengoptimalkan penyaluran kredit oleh kantor cabang Bank Kalbar dengan suku bunga 7,5% per tahun efektif pada 1 tahun pertama. Selanjutnya akan dikenakan suku bunga normal sesuai ketentuan bank dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.
Dalam penyalurannya, perseroan fokus pada sektor produktif yakni perdagangan, konstruksi, pertanian, dan perkebunan sebesar 55%, serta sektor konsumtif (multiguna) sebesar 45%. Dengan demikian, tujuan dari program PEN sebagai upaya menstimulasi pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat tercapai secara optimal.
