Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Bidang Ekonomi PP Muhammadiyah Anwar Abbas membantah wacana menarik penempatan dana dari Bank Syariah Indonesia terkait dengan penetapan jajaran pengurus di bank hasil merger tersebut.
Asumsi itu muncul karena kajian menarik penempatan dana di Bank Syariah Indonesia bersamaan dengan penetapan manajemen baru hasil RUPSLB BRIsyariah yang digelar kemarin (15/12/2020).
Bank Syariah Indonesia merupakan nama baru PT Bank BRIsyariah Tbk. setelah efektif merger pada 1 Februari 2021. Proses merger melibatkan BRIsyariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah, di mana BRIsyariah sebagai bank yang menerima penggabungan.
RUPSLB PT Bank BRIsyariah Tbk. kemarin, menetapkan manajemen baru Bank Syariah Indonesia terdiri dari 9 anggota Dewan Komisaris, 4 anggota Dewan Pengawas Syariah, dan 10 anggota direksi perseroan. Adapun, anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah tidak masuk dalam jajaran Dewan Pengawas Syariah.
"Emangnya Muhammadiyah pernah minta-minta jabatan?" katanya, Rabu (16/12/2020).
Berdasarkan hasil RUPSLB BRI Syariah, Dewan Pengawas Syariah terdiri dari Ketua Dewan Pengawas Syariah Mohamad Hidayat, Anggota Dewan Pengawas Syariah Oni Syahroni, Hasanudin, Didin Hafidhuddin.
Sebelumnya, para Dewan Pengawas Syariah tersebut menjabat di tiga bank yang akan dimerger. Mohamad Hidayat dan Oni Syahroni pernah menjabat sebagai DPS di Bank Syariah Mandiri, lalu Hasanudin di BNI Syariah, dan Didin Hafidhudin di BRI Syariah.
Adapun, salah satu anggota DPS BNI Syariah sebelumnya, Azzarudin Lathif merupakan lulusan program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta. Namun, Azharuddin tidak lagi menjadi DPS di Bank Syariah Indonesia.
Buya, begitu dia biasa disapa, mengatakan kajian itu muncul karena Bank Syariah Indonesia sudah terlampau menjadi bank yang sangat besar.
Pihaknya akan membentuk tim untuk mencari opsi penempatan dana di bank umum syariah maupun unit usaha syariah lainnya yang lebih memperhatikan UMKM sesuai dengan amanat dan ideologi organisasi.
Bank syariah yang menjadi opsi seperti UUS BTN, BPD Syariah seperti BJB Syariah maupun Bank Aceh Syariah, BPR/BPRS, Baitut Tamwil Muhammadiyah, maupun BMT.
Total nominal penempatan dana di tiga bank syariah BUMN belum diketahui pasti. Namun yang pasti, kata dia, nilai penempatan dana dalam bentuk giro, deposito, tabungan, tidaklah sedikit.
Muhammadiyah saat ini memiliki 170 Perguruan Tinggi, 400 Rumah Sakit, 340 Pesantren, dan sekitar 28.000 Lembaga Pendidikan. Adapun,
"Ada 10 Perguruan Tinggi yang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanjanya sekitar Rp300 miliar - Rp500 miliar. Itu saja sudah Rp4 triliun. Ini [Perguruan Tinggi] jumlahnya 170, belum lagi rumah sakit, pesantren, sekolah. Nanti akan dipetakan oleh tim dimulai dari perguruan tinggi," katanya
