Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pakar UI: Pola Jaminan Kesehatan Indonesia Dilirik China dan India

Pakar asuransi kesehatan Universitas Indonesia, Budi Hidayat, mengatakan bahwa kehadiran Program JKN-KIS membawa banyak dampak positif bagi masyarakat Indonesia.
Denis Riantiza Meilanova
Denis Riantiza Meilanova - Bisnis.com 31 Oktober 2021  |  12:28 WIB
Petugas menjelaskan kepada peserta tentang fitur-fitur yang ada di aplikasi Mobile JKN di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Bandung, Jawa Barat, Kamis (13/8/2020). Bisnis - Rachman
Petugas menjelaskan kepada peserta tentang fitur-fitur yang ada di aplikasi Mobile JKN di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Bandung, Jawa Barat, Kamis (13/8/2020). Bisnis - Rachman

Bisnis.com, JAKARTA -- Menjelang tahun kesembilan beroperasi, performa BPJS Kesehatan dalam menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dinilai telah berkembang pesat hingga menarik perhatian mancanegara.

Pakar asuransi kesehatan Universitas Indonesia, Budi Hidayat, mengatakan bahwa kehadiran Program JKN-KIS membawa banyak dampak positif bagi masyarakat Indonesia.

“Ada korelasi yang nyata antara Program JKN-KIS dengan laju pertumbuhan ekonomi, pencegahan kemiskinan akibat sakit. Akses penduduk terhadap pelayanan kesehatan dan status kesehatan pun membaik karena ada kesetaraan hak dalam mengakses layanan kesehatan. Pelaksanaan Program JKN-KIS yang berkembang pesat ini bahkan membuat China dan India mulai melirik pola jaminan kesehatan di Indonesia,” kata Budi dalam webinar media workshop Menjaga Keberlangsungan Program JKN-KIS, dikutip dari rilis Minggu (31/10/2021).

Dengan kondisi saat ini, kata Budi, jika tetap mengikuti tarif pelayanan kesehatan dan iuran yang ditetapkan pemerintah, kondisi surplus Dana Jaminan Sosial (DJS) diproyeksikan terjaga sampai 2024.

Namun, untuk menjaga kesinambungan pendanaan finansial Program JKN-KIS jangka panjang, diperlukan setidaknya empat solusi sistemik yang bisa diimplementasikan pemerintah, BPJS Kesehatan, dan pihak-pihak terkait lainnya, yaitu dengan mengontrol utilisasi abnormal, melakukan rasionalisasi tarif layanan, menetapkan iuran yang ideal, dan mengoptimalkan tata kelola kepesertaan.

Sampai dengan 30 September 2021 jumlah peserta JKN-KIS sudah mencakup 226,3 juta jiwa atau sekitar 83 persen dari total penduduk Indonesia. Hal ini menunjukkan langkah BPJS Kesehatan menuju Universal Health Coverage (UHC) kian dekat.

Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan David Bangun mengatakan bahwa pertumbuhan peserta JKN-KIS harus diiringi dengan peningkatan kualitas layanan dan kepuasan peserta. Survei 2020 menunjukkan bahwa 8 dari 10 peserta JKN-KIS puas dengan layanan BPJS Kesehatan. 

David menuturkan, pihaknya terus mengoptimalkan layanan digital di berbagai aspek. Dari sisi layanan kepesertaan, BPJS Kesehatan menyediakan layanan pengurusan administrasi, pemenuhan informasi, dan pengaduan melalui aplikasi Mobile JKN, BPJS Kesehatan Care Center 165, Chat Assistant JKN (CHIKA), Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA), Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP), hingga media sosial resmi BPJS Kesehatan.

“Kami telah menerapkan sistem online di pelayanan kesehatan seperti antrean online di fasilitas kesehatan, display tempat tidur, display tindakan operasi, konsultasi dokter online, dan sebagainya. Kami juga memudahkan peserta untuk membayar iuran JKN-KIS melalui kanal non-tunai melalui autodebit, fasilitas perbankan maupun non perbankan, kader JKN, dan lain-lain,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional Muttaqien mengatakan bahwa Program JKN-KIS semakin mendekat dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia. Diperlukan rencana strategis yang sistematis dan terukur untuk mencapai target terlindunginya 98 persen penduduk Indonesia dalam Program JKN-KIS pada 2024.  

“Oleh karena itu, harapan kami ke depannya bisa dilakukan monitoring dan evaluasi terpadu dengan mekanisme dan kriteria standar. Di samping itu, diperlukan optimalisasi pemanfaatan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) untuk mengendalikan biaya dan menguatkan loyalitas peserta terhadap Program JKN-KIS,” katanya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

asuransi jaminan sosial jaminan kesehatan BPJS Kesehatan jkn
Editor : Annisa Sulistyo Rini

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper
To top