Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Hingga Oktober 2021, Pembiayaan Infrastruktur BSI (BRIS) Capai Rp13 triliun

Bank Syariah Indonesia melihat terdapat funding gap yang relatif besar untuk pendanaan pembangunan infrastruktur yakni Rp4.060 triliun atau 63 persen dari total kebutuhan.
Karyawan Bank Syariah Indonesia menunjukkan uang di KC Jakarta Hasanudin, Jakarta, Selasa (2/2/2021). Bisnis/Arief Hermawan P
Karyawan Bank Syariah Indonesia menunjukkan uang di KC Jakarta Hasanudin, Jakarta, Selasa (2/2/2021). Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Syariah Indonesia Tbk. mencatatkan porsi pembiayaan infrastruktur sebesar Rp13 triliun sampai dengan Oktober 2021. Jumlah tersebut setara dengan 8 persen dari total portfolio pembiayaan BSI. 

"Sampai dengan Oktober 2021, Bank Syariah Indonesia memiliki portfolio di pembiayaan infrastruktur lebih dari Rp13 triliun. Jadi ini angka yang relatif besar kalau kita hadapkan dengan total eksposur pembiayaan kami pada posisi yang sama di angka Rp163 triliun," ujar Wholesale & Transaction Banking Director BSI Kusman Yandi dikutip dari Antara, Kamis (25/11/2021).

Kusman Yandi mengatakan BSI banyak terlibat pada proyek-proyek konstruksi sipil, antara lain untuk jalan tol, dengan keterlibatan BSI di lebih dari tujuh ruas jalan tol serta angka limit lebih dari Rp5,3 triliun.

"Kami juga banyak masuk untuk sektor membiayai proyek-proyek kelistrikan, apakah itu capex-nya PLN maupun proyek-proyek Independent Power Producer (IPP) atau produsen listrik nasional milik swasta," katanya.

Selain itu, BSI juga masuk ke proyek bandara, khususnya di PT Angkasa Pura I. BSI masuk juga ke sektor pelabuhan, khususnya di PT Pelindo I sebelum proses merger Pelindo.

"Pada tahun 2021, kita juga bisa melihat selama tahun ini kami sudah menyetujui (pembiayaan) bagi lima proyek infrastruktur di mana empat di antaranya dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan total limit di angka Rp1,8 triliun," kata Kusman Yandi.

Untuk ke depannya, BSI melihat untuk 2020-2024, ada funding gap untuk pendanaan pembangunan infrastruktur yang cukup besar, pada kisaran angka Rp6.445 triliun. Sedangkan kapasitas APBN hanya mampu menyediakan di angka Rp2.385 triliun.

Dengan demikian, terdapat funding gap yang relatif besar Rp4.060 triliun atau 63 persen dari total kebutuhan, yang tersebar di beberapa kelompok proyek seperti infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur ekonomi, infrastruktur perkotaan, dan energi serta ketenagalistrikan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Azizah Nur Alfi
Sumber : Antaranews
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper