Bisnis.com, JAKARTA - Dua Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) berkomitmen untuk mendorong upaya peningkatan literasi keuangan.
Calon Anggota DK OJK yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen Friderica Widyasari Dewi mengatakan bahwa tingkat literasi dan inklusi keuangan Indonesia masih tercatat rendah, hanya sebesar 38 persen dan 76 persen pada 2019.
Sementara itu, jumlah pengaduan konsumen ke OJK justru mengalami peningkatan yang signifikan hingga tahun lalu.
“Artinya terjadi gap, dan kalau kita lihat pengaduan konsumen meningkat sgt pesat sekitar 600.000 aduan, meningkat 24 kali dari 2017,” katanya katanya dalam uji kepatutan dan kelayakan atau fit & proper test Anggota DK OJK Periode 2022-2027 di Komisi XI DPR RI, Rabu (6/4/2022).
Friderica mengatakan data tersebut menjawab fenomena yang terjadi saat ini, yang mana praktik investasi ilegal meningkat sebagai dampak rendahnya literasi keuangan di masyarakat.
Sepanjang 2020 hingga 2021, Satgas Waspada Investasi telah menutup sebanyak 445 penawaran investasi ilegal dan 1.837 teknologi finansial (tekfin) ilegal.
Baca Juga
Maraknya praktik penipuan dan kejahatan keuangan, berupa penawaran produk investasi ilegal dan tekfin ilegal kata dia mencerminkan rendahnya literasi keuangan.
Untuk itu, peningkatan literasi inklusi keuangan menurutnya menjadi sangat penting demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
Calon Anggota DK OJK yang juga membidangi edukasi dan perlindungan konsumen Hariyadi mengatakan bahwa penguatan edukasi akan dilakukan dengan mendorong peran lembaga jasa keuangan dalam memberikan edukasi kepada konsumen.
“Aspek penguatan dari sisi perlindungan konsumen, literasi, dan edukasi harus menjadi prioritas utama,” katanya.
Jika terpilih sebagai Anggota DK OJK, dia juga akan mendorong perlindungan konsumen dengan memperkuat strategi edukasi OJK melalui penetapan segmentasi konsumen, pengembangan channel penyampaian dan infrastruktur pendukung, hingga peningkatan koordinasi dengan lembaga otoritas terkait.
Prioritas programnya adalah penguatan organisasi khususnya SDM di OJK untuk memastikan OJK lebih kredibel, terpercaya, dan menjadi jaminan bahwa proteksi konsumen, literasi dan edukasi berjalan dengan baik.
