Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Calon Anggota DK OJK Fauzi Ichsan Bicara Opsi Penyelesaian Bumiputera

Penyelesaian kasus yang menimpa sejumlah perusahaan asuransi akan menjadi prioritas utama Fauzi Ichsan jika terpilih menjadi Anggota Dewan Komisioner OJK.
Denis Riantiza Meilanova
Denis Riantiza Meilanova - Bisnis.com 06 April 2022  |  19:30 WIB
Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mohamad Fauzi Maulana Ichsan dalam uji kepatutan dan kelayakan atau fit & proper test oleh Komisi XI DPR RI, Rabu (6/4/2022)  -  tangkapan layar
Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mohamad Fauzi Maulana Ichsan dalam uji kepatutan dan kelayakan atau fit & proper test oleh Komisi XI DPR RI, Rabu (6/4/2022) - tangkapan layar

Bisnis.com, JAKARTA--Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mohamad Fauzi Maulana Ichsan menilai penyelesaian kasus pelik yang menimpa sejumlah perusahaan asuransi perlu menjadi prioritas utama untuk mengembangkan industri asuransi.

Menurutnya, jika persoalan seperti yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, dan PT Asabri (Persero) tidak bisa diselesaikan, sulit untuk memiliki visi misi realistis dalam mengembangkan industri asuransi.

"Dan kalau tidak diselesaikan masalah tersebut, biaya resolusinya akan membesar. Misalnya, kita tahu sebetulnya Jiwasraya sudah defisit ekuitas sejak 2006, tapi karena dibiarkan berlarut-larut otomatis biaya resolusi, biaya penyelamatan sangat besar sehingga secepatnya diselesaikan," ujar Fauzi dalam uji kepatutan dan kelayakan atau fit & proper test oleh Komisi XI DPR RI, Rabu (6/4/2022).

Selain itu, Fauzi juga memberikan pandangannya terkait solusi penyelesaian permasalahan di Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912.

Dia mengatakan, AJB Bumiputera merupakan asuransi mutual di mana pemegang polisnya juga merupakan pemegang saham. Namun, mayoritas pemegang polis tidak mengerti bahwa mereka adalah pemegang saham, padahal berdasarkan peraturan pemegang sahamlah yang harus melakukan rekapitalisasi bila perusahaan bermasalah.

"Jadi untuk selesaikan masalah ini perlu langkah-langkah yang sayangnya bersifat edukatif. Jadi mengumpulkan perwakilan atau perkumpulan pemegang polis itu bahwa mereka pemegang saham suka atau tidak. Kalau apakah mereka merasa dulunya pengurus tidak transparan, ini urusan hukum. Tapi fokus kita selesaikan masalah ini," kata Fauzi.

Sementara itu, terkait solusi untuk mengatasi persoalan permodalan AJB Bumiputera, Fauzi menilai ada sejumlah opsi yang bisa dilakukan, namun tidak mudah.

"Kalau dari sisi permodalan, tentu ada harapan PMN, tapi ini tidak mungkin karena itu APBN. Ada harapan ada investor baru, tapi tidak mudah. Ada opsi konversi kewajiban polis jadi ekuitas, tapi itu butuh komunikasi yang dalam," katanya.

Opsi selanjutnya adalah penutupan AJB Bumiputera. Namun, menurut Fauzi opsi ini sebisa mungkin dihindari karena akan menimbulkan keresahan yang luar biasa.

"Sebisa mungkin dicoba cari solusi pemengang polis setidaknya bisa dapat value dari Bumiputera," tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

OJK ajb bumiputera 1912 dewan komisioner ojk fit and proper test OJK
Editor : Azizah Nur Alfi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top