Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

DPR Minta DK OJK Terpilih Selesaikan Permasalahan di Industri Asuransi

Pimpinan DK OJK periode 2022-2027 memiliki banyak tantangan dan pekerjaan besar, terutama untuk sektor nonbank.
Denis Riantiza Meilanova
Denis Riantiza Meilanova - Bisnis.com 11 April 2022  |  21:20 WIB
DPR Minta DK OJK Terpilih Selesaikan Permasalahan di Industri Asuransi
Ilustrasi asuransi - Reuters/Jonathan Bachman
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA--Wakil Ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI sekaligus Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengatakan, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) periode 2022-2027 terpilih harus dapat menyelesaikan berbagai polemik di industri asuransi.

“Industri asuransi dan berbagai macam polemik dan permasalahannya harus segera diselesaikan. Kepercayaan masyarakat kepada industri perasuransian harus dikembalikan. Termasuk edukasi kepada mereka terkait produk-produk industri keuangan juga harus dimaksimalkan,” kata Anis dalam keterangan tertulisnya, dikutip dari laman resmi DPR, Senin (11/4/2022).

Menurutnya, pimpinan DK OJK periode 2022-2027 memiliki banyak tantangan dan pekerjaan besar. Masalah-masalah di industri keuangan yang sangat kompleks harus segera diselesaikan terutama untuk sektor nonbank, walaupun sektor perbankan dan pasar modal juga tidak bisa disepelekan.

Berdasarkan pengamatannya di lapangan, Anis menuturkan bahwa faktanya banyak korban produk industri keuangan dikarenakan minimnya edukasi mulai dari pinjol sampai asuransi.

"Jangan sampai mereka menjadi korban karena ketidaktahuan dan minimnya edukasi,” katanya.

Secara khusus, Anis berharap Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) periode 2022-2027 Mahendra Siregar benar-benar melaksanakan apa yang sudah ia paparkan saat fit and proper test kemarin.

“Enam prioritas janji apabila terpilih memimpin pimpinan DK OJK harus segera direalisasikan,” tegas Anis.

Selain itu, kata Anis, independensi OJK juga harus dibuktikan, termasuk janji 100 hari pertamanya untuk meningkatkan kapabilitas dan sumber daya fungsi pengawasan inti dengan pembenahan internal dan check and balance.

“Dan kita juga menunggu bukti atas janji beliau untuk membuat roadmap, prioritas OJK dan peta jalan industri keuangan nonbank (IKNB),” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr industri asuransi dewan komisioner ojk
Editor : Azizah Nur Alfi
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top