Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat realisasi kredit usaha rakyat (KUR) yang menjadi salah satu andalan Presiden Joko Widodo menggenjot ekonomi masyarakat sepanjang 2022 belum mencapai target.
Sally Salamah, Ketua Tim Pengarah Forum Pengawasan KUR sekaligus Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara menjelaskan realisasi penyaluran KUR sepanjang 2022 berada pada level 97,95 persen atau senilai Rp365,5 triliun dari target Rp373,17 triliun. Meski tidak mencapai target, besaran penyaluran KUR sendiri terus meningkat dalam 5 tahun terakhir, yakni Rp120,3 triliun pada 2018.
"Dari periode 2022 saja kami dapat melihat jumlahnya sangat besar dan sangat berdampak pada pertumbuhan perekonomian negara kita,” ucap Sally dalam agenda Forum Pengawasan Pelaksanaan KUR Tahun 2023 yang termuat pada laman BPKP dikutip Minggu (15/1/2023).
Untuk itu dia menyebutkan pihaknya merumuskan strategi pengawasan penyaluran KUR pada 2023 dengan berfokus pada perencanaan hingga pertanggungjawaban KUR, menyusun perencanaan pengawasan KUR, serta melaksanakan pengawasan atas kepatuhan, potensi fraud, hambatan dan kendala.
Ke depan, pengawasan yang dilakukan BPKP diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan saran perbaikan terhadap kebijakan pelaksanaan KUR, khususnya terkait target graduasi dan target debitur baru KUR.
Terlebih lagi, pemerintah telah menetapkan kenaikan target penyaluran KUR menjadi Rp470 triliun pada tahun ini dan pada tahun 2024 mendatang target realisasi KUR ditingkatkan menjadi Rp585 triliun.
Baca Juga
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang telah mewanti-wanti lembaga jasa keuangan khususnya perbankan untuk memacu penyaluran kredit UMKM dapat mencapai 30 persen guna mendorong akselerasi akses UMKM ke perbankan.
"Saya meminta kepada bank bahwa angka yang saya sampaikan beberapa tahun yang lalu 30 persen untuk UMKM itu betul-betul bisa terus ditungkatkan," pungkas Jokowi, dalam pidatonya pada Senin (19/12/2022).
Jokowi menyatakan bahwa akses UMKM yang notabennya sebagai motor penggerak ketahanan ekonomi nasional, akses pendanaan ke lembaga perbankan baru berada di kisaran 20 persen.
