Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tertuang dalam Peraturan OJK No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum telah mewajibkan semua bank untuk memiliki modal inti minimal Rp3 triliun pada akhir 2022.
Kebijakan OJK yang ditetapkan di tengah kondisi pandemi tersebut memang tidak sampai menimbulkan gejolak berlebihan, tetapi cukup untuk menjadikan kalangan pemilik bank pusing.
Saat itu, cukup banyak bank dari kalangan Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) I yang modal intinya kurang dari Rp1 triliun. Alhasil, banyak lobi terjadi antara pemilik awal bank dengan investor-investor baru terutama dari perusahaan teknologi finansial atau fintech.
Namun, bank-bank kecil tersebut bukanlah bank-bank dengan daya saing yang kuat. Sepintas, tidak ada cukup alasan bagi investor baru untuk mengambil alih mereka. Suntikan modal segar justru berpotensi menjadi dana menganggur karena keterbatasan operasional bank tersebut sebelumnya.
Ulasan tentang bagaimana kinerja keuangan bank-bank yang mendapatkan dukungan modal dari perusahaan fintech ini menjadi salah satu pilihan Bisnisindonesia.id, selain beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik tersaji dari meja redaksi Bisnisindonesia.id.
Berikut intisari dari top 5 News Bisnisindonesia.id yang menjadi pilihan editor, Jumat (7/4/2023):
BUJT Bersiap Menjemput Berkah Cuan Lonjakan Pemudik Lebaran
Badan usaha jalan tol (BUJT) tengah bersiap meraup berkah pendapatan dari lonjakan pemudik di momen Lebaran tahun ini. Diproyeksikan lonjakan jumlah pemudik ini terjadi seiring dengan dicabutnya kebijakan PPKM yang akan meningkatkan mobilitas masyarakat.
Minat masyarakat untuk mudik atau berpergian juga didukung oleh tidak adanya larangan untuk mudik dan waktu cuti bersama yang cukup panjang. Para BUJT pun optimistis pendapatan bakal ikut terkerek seiring tingginya animo pemudik.
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, akan ada pergerakan sebanyak 123,8 juta orang akan melakukan mudik Lebaran 2023. Jumlah tersebut meningkat 44,79 persen dibandingkan pergerakan masyarakat pada mudik Lebaran 2022 sebanyak 85,5 juta orang.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 27,32 juta di antaranya akan menggunakan mobil pribadi, sementara 25,13 juta pemudik akan menggunakan motor. Selanjutnya, sebanyak 22,77 juta pemudik diproyeksikan akan memakai bus dan 9,53 juta orang menggunakan mobil sewa.
Kemudian, bila merujuk hasil survei Balitbang Kemenhub, pilihan jalur utama mobilitas Lebaran 2022 untuk mobil tertinggi adalah melalui Tol Trans Jawa sebanyak 33,53 persen.
Sejalan dengan data tersebut, PT Waskita Toll Road (WTR) anak usaha dari PT Waskita Karya Tbk (WSKT) pun memproyeksikan akan terjadi lonjakan volume lalu lintas pada periode mudik Lebaran 2023 di tiga ruas jalan tol.
Rapor Berbeda Bank-Bank Besutan Fintech
Kondisi pandemi telah memicu akselerasi pada adopsi teknologi digital di berbagai bidang. Bank-bank kecil yang kini tengah dijajakan oleh para pemiliknya ini pun seketika menarik perhatian berbagai investor. Bank-bank ini bisa dijelma menjadi bank digital.
Oleh karena itu, banyak bank kecil ini yang kemudian diakuisisi dan menjelma menjadi bank digital. Tidak sedikit investor dari kalangan fintech yang turut terlibat dalam aksi investasi ini, terutama untuk mendukung tujuan strategis mereka dalam industri keuangan digital.
Namun, masih terlalu dini untuk bisa berharap bank-bank besutan fintech ini segera berlari kencang. Setelah menerima suntikan modal 2 tahun terakhir, bank-bank ini perlu beradaptasi dengan perubahan besar-besaran pada model dan kapasitas bisnis, struktur permodalan, manajemen, dan visi baru pemegang saham.
Fintech berinvestasi di bank karena peluang kolaborasi. Investment Partner GDP Venture, Anthony Liem, menyebutkan pangsa pasar untuk keuangan di Indonesia sangat besar, sehingga para pemain keuangan harus melakukan kerja sama.
Pemerintah Impor Gula Saat Musim Giling, Petani Tegas Tolak
Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) dengan tegas menolak kebijakan importasi gula konsumsi yang saat ini sedang direalisasikan pemerintah. Pasalnya, para petani tengah memasuki musim giling tebu.
APTRI juga meminta agar gula impor tidak masuk Jawa Timur dan Jawa Tengah karena kedua wilayah tersebut mengalami surplus di tengah musim giling tebu.
Sekretaris Jenderal APTRI Nur Khabsyin meminta pemerintah tidak menjadikan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan Tanjung Emas Semarang sebagai tempat pembongkaran gula impor. Dengan kedatangan gula impor tersebut, dikhawatirkan akan membuat harga gula lokal anjlok.
Sebelumnya, sebanyak 2.000 ton GKP impor asal Thailand sudah tiba di Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat (31/3/2023). Bongkar muat dilakukan keesokan harinya pada Sabtu (1/4/2023).
Impor ini merupakan bagian dari 32.500 ton dari total penugasan 107.900 ton, yang akan didatangkan hingga Mei 2023. Impor sendiri dilakukan untuk memenuhi kebutuhan gula masyarakat, yang biasanya mengalami peningkatan permintaan jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Adapun musim giling tebu baru dimulai sekitar Mei mendatang.
Kekuatan Emiten Emas Hitam Tergerus Harga Batu Bara
Mayoritas saham emiten batu bara terpantau masih melemah sering dengan penurunan harga komoditas emas hitam tersebut.
Sejumlah saham emiten batu bara jumbo seperti PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) ke level kisaran Rp3050, PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) pada level Rp4050. Sahal milik orang terkaya Indonesia, Low Tuck Kwong PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) pada level Rp21.475, hingga PT Bumi Resources tbk. (BUMI) pada level Rp130 dalam perdagangan sesi pertama Kamis (6/4/2023).
Penurunan tersebut juga mendorong indeks sektor energi, IDX Sector Energy ikut terkoreksi hingga 6,54 persen secara year-to-date (YtD).
Sementara itu, beberapa saham batu bara yang tercatat masih bergerak pada zoan hijau seperti PT Harum Energy Tbk. (HRUM) naik 1,61 persen ke level hargA Rp1575, PT Tambangraya Megah Tbk. (ITMG) naik 0,37 persen pada level Rp41.075.
Adapun, harga batu bara terpantau terkoreksi, menyusul keputusan pemerintahan Joe Biden menyoal bagaimana perusahaan energi bersih dapat memperoleh kredit pajak tambahan ketika berinvestasi di komunitas Amerika.
Ancang-Ancang PGN (PGAS) 'Menghijaukan' IKN lewat Gas Bumi
Kian kuatnya komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan potensi gas bumi di Tanah Air, termasuk di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, memicu PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. menyiapkan infrastruktur pendukung pemanfaatan gas di wilayah tersebut.
Tidak hanya untuk mendukung kebutuhan gas di kawasan IKN Nusantara, Subholding Gas Pertamina berkode saham PGAS tersebut juga akan menyiapkan infrastruktur gas untuk kebutuhan lainnya seperti industri, hotel dan restoran (horeka), dan usaha komersial lainnya.
Sejalan dengan itu, PGN juga tengah menyelesaikan proyek pembangunan pipa gas bumi ruas Senipah–Balikpapan, Kalimantan Timur, yang saat ini progresnya sudah mencapai 80 persen. Targetnya, pada awal semester II tahun ini atau Juli 2023 sudah bisa dilakukan commissioning.
Untuk pemenuhan pasokan gas di IKN, PGN juga sudah menyiapkan program pembangunan jaringan infrastruktur gas di wilayah tersebut, dan diharapkan pada 2024 nanti sudah mulai berjalan.
Kendati rencana pembangunan infrastruktur gas di IKN masih berupa kajian dan belum ada anggaran secara detail, PGN secara finansial harus siap untuk mendukung program pemerintah tersebut.
